Ekonomi Syariah sebagai Jalan Alternatif Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Di Indonesia akses kredit perbankan masih terbatas 40 persen. Sementara 60 persen sisanya belum punya akses seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keterangan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad di Jakarta pada hari Selasa (23/7) dalam Public Lecture Ramadhan bertema “Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia”.

“Kita sudah cukup banyak upaya termasuk berbicara secara formal supaya bank ada persentase tertentu untuk kredit UMKM. Oleh aturan kita, bank harus ditetapkan fokus pada pengusaha kecil. Saya fokus pada mempermudah akses. Karena soal akses sekarang ini masih sangat sulit. Banyak masyarakat kita yang tidak punya akses. Yang punya akses masih 40 persen. Yang 60 persen belum punya.”

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini menilai akses kredit perbankan yang mudah akan mendorong kompetisi dunia usaha yang lebih memadai sehingga tercipta persaingan harga. ”Kalau tidak ada persaingan, harganya tidak diturunkan. Persaingan harus kita dorong, di samping efisiensinya. Jangan selalu minta margin yang tinggi-tinggi. Margin yang tinggi-tinggi itu akan turun ketika ada saingan. Adanya persaingan ini menyehatkan.”

Harga murah dan kemudahan akses merupakan cita-cita ekonomi syariah, katanya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) universitas secara khusus juga harus dibenahi agar dapat membantu memberi pendidikan keuangan bagi masyarakat. KKN didesain agar dapat mendorong ekonomi Syariah dengan berdirinya lembaga jasa keuangan Baitul Maal wa-at Tamwil (BMT). “

Saya akan MoU dengan universitas-universitas agar bisa diadakan KKN yang tematik. Ketika KKN selesai syukur-syukur bisa berdiri BMT. Syukur-syukur  di mesjid bisa berdiri BMT sehingga tidak saja pemberdayaan keuangan tetapi juga pemberdayaan mentality.”

Sementara Ketua Presidium Klub Studi Pergerakan (KSP), Munandar Nugraha, mengatakan,“Hari ini seluruh mata melihat bahwa Bank Syariah dianggap sebagai jalan alternatif untuk mendorong sistem perekonomian dan perbankan yang lebih berkemanusiaan serta mendorong keadilan ekonomi,” kata Munandar Nugraha.