Emir Qatar Mengusulkan Pengusiran Pejabat Hamas dari Doha

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, mengusulkan pengusiran para pemimpin Hamas dari Doha selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, beberapa hari setelah serangan gencar kelompok teror tersebut pada 7 Oktober, dua pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Times of Israel pada hari Rabu (13/3).

Proposal tersebut dibuat secara tidak langsung selama pidato pembukaan emir pada pertemuan tertutup tanggal 13 Oktober di Doha dengan Blinken. Thani memulai dengan mengungkapkan kengeriannya atas serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan 253 lainnya diculik di Gaza. Dia kemudian bertanya apakah sudah waktunya bagi AS untuk meminta Qatar mengusir para pemimpin Hamas, kata kedua pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Ketika Blinken memulai pernyataannya sendiri, dia tidak menanggapi secara langsung usulan emir tersebut namun melanjutkan dengan mengatakan bahwa menurut dia akan lebih baik bagi Qatar untuk menggunakan kontaknya dengan Hamas – melalui kantor yang memungkinkan kelompok teror tersebut untuk didirikan.

Doha pada tahun 2012 atas perintah Washington – untuk menjadi penengah antara pihak-pihak yang berperang di Gaza untuk mengamankan kesepakatan penyanderaan, kenang para pejabat. Mereka menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri AS juga mengklarifikasi bahwa Hamas di Qatar tidak akan menjadi “bisnis seperti biasa” setelah konflik berakhir.

Qatar semakin mendapat tekanan atas apa yang dikatakan oleh para pengkritik pemerintah Israel – bersama dengan beberapa anggota Partai Republik AS – sebagai penolakannya untuk bersandar cukup keras pada Hamas untuk menyetujui kesepakatan penyanderaan dengan Israel, termasuk dengan mengancam akan menggulingkan kepemimpinan kelompok teror tersebut. Doha, dan pertemuan bolak-balik pada tanggal 13 Oktober mengungkapkan gambaran yang lebih kompleks.

Departemen Luar Negeri AS menolak mengomentari catatan tersebut, namun sumber Amerika yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Blinken dan Thani membahas masalah kehadiran Hamas di Doha dan bahwa menteri tersebut meminta emir untuk fokus pada pembebasan sandera dalam waktu dekat, dan menambahkan bahwa hal ini tidak akan berjalan seperti biasa dengan Hamas dalam jangka panjang.

Menteri tersebut mengulangi sebagian dari pesan ini secara terbuka setelah pertemuan dengan emir. “Saya telah memperjelas dalam semua percakapan saya selama perjalanan ini bahwa tidak ada lagi hubungan bisnis seperti biasa dengan Hamas,” kata Blinken saat konferensi pers.

Mengomentari lebih jauh kritik terhadap Doha, salah satu pejabat yang disebutkan di atas berargumentasi bahwa para pemimpin Hamas sadar betul bahwa kelanjutan keberadaan mereka di Qatar akan berada dalam bahaya jika perundingan gagal sepenuhnya.

Selain itu, Qatar akan siap untuk mengusir para pemimpin Hamas jika diminta oleh AS, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa permintaan seperti itu belum pernah dibuat sejak pertemuan 13 Oktober.

Bahkan jika para pemimpin Hamas diusir, masih belum jelas dampak apa yang akan terjadi, mengingat mereka yang ditampung di Doha telah menghabiskan sebagian besar waktunya sejak 7 Oktober di Turki, tempat keluarga mereka tinggal, ungkap pejabat tersebut.

Turki juga mendapat kecaman karena menampung pejabat Hamas. Namun meski pihak berwenang Turki dikatakan secara berkala memerintahkan beberapa anggota Hamas untuk meninggalkan negaranya, tapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan telah berulang kali menyatakan dukungannya terhadap kelompok teror tersebut.

Pihak lain di kawasan ini mempunyai pandangan berbeda mengenai peran Qatar dalam negosiasi penyanderaan. Seorang diplomat senior Arab mengatakan kepada The Times of Israel pada hari Selasa (12/3) bahwa perundingan tersebut tampaknya telah melewati kebuntuan yang panjang, salah satunya karena ancaman dari Doha untuk mengusir para pemimpin Hamas jika mereka tidak mau bekerja sama.

Diplomat tersebut mengakui bahwa Qatar berargumentasi bahwa tekanan tersebut tidak akan efektif namun mengatakan bahwa sudut pandang tersebut tidak dianut oleh perantara lain dalam negosiasi. Kementerian luar negeri Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar. (ToI)

Editor : Sabar Subekti