Emirates Ubah Kru Penerbangan ke AS Pascalarangan Trump

DUBAI, SATUHARAPAN.COM – Maskapai penerbangan Dubai, Emirates, mengatakan mereka menyesuaikan kru penerbangan ke Amerika Serikat (AS) menyusul larangan Presiden Donald Trump untuk warga dari tujuh negara mayoritas Islam yang ingin pergi ke sana.

Trump menghadapi protes massal dan kemarahan global atas larangan kontroversial untuk pendatang dari Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman, saat sekitar 300 orang dicegat dan ditahan di seluruh dunia yang ingin menuju AS.

“Kami telah mengambil langkah penyesuaian yang diperlukan untuk pemilihan kru, guna memenuhi persyaratan terbaru itu,” menurut sebuah pernyataan dari Emirates.

Emirates menambahkan, bahwa belum ada staf yang merasakan dampak larangan tersebut dan menekankan bahwa semua penerbangan ke AS beroperasi sesuai jadwal.

Unjuk Rasa

Sementara itu, para demonstran -- dan sejumlah pengacara -- berkumpul ke Bandara Internasional Dulles di luar Washington pada hari Minggu (29/1) untuk menunjukkan dukungan kepada para imigran yang terkena dampak kebijakan kontroversial Donald Trump.

Aksi unjuk rasa serupa terjadi di luar Gedung Putih dan di seluruh AS terkait perintah eksekutif Trump, yang ditandatangani pada Jumat. Kebijakan tersebut menangguhkan para imigran dari tujuh negara muslim untuk masuk ke AS.

Saif Rahman (38), seorang warga AS kelahiran Irak yang tinggal di Virginia, baru saja terbang ke Dulles dari Istanbul, melalui Frankfurt. Dia mengatakan bahwa ada dua agen perbatasan menunggu para penumpang yang turun dari pesawat.

Sekitar 16 orang, termasuk dirinya, dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut, tetapi proses pemeriksaan dia berlangsung cukup cepat.

"Saya hanya berharap bahwa kita dapat melewati masa sulit ini dengan tetap menjaga nilai-nilai kita sebagai sebuah negara," kata Rahman.

Perintah eksekutif Trump tersebut menangguhkan kedatangan para pengungsi selama sedikitnya 120 hari, sedangkan pengungsi Suriah tanpa batas waktu -- dan melarang masuk para warga Iran, Irak, Libya, Somalia dan Yaman selama 90 hari. (AFP)

Editor : Eben E. Siadari