Empat Negara Arab akan Berunding dengan Qatar

DUBAI, SATUHARAPAN.COM - Empat negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar pada Minggu (30/7) mengatakan siap berunding guna mengatasi perselisihan mereka jika Doha menunjukkan kesediaan menanggapi permintaan mereka.

Menteri luar negeri Bahrain, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab bertemu di ibu kota Bahrain, Manama, membahas kemelut itu, yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Kelompok pimpinan Saudi itu memutuskan hubungan dengan negara Teluk tersebut pada 5 Juni dan menuduhnya mendukung kelompok garis keras serta dekat dengan musuh bebuyutan mereka, Iran. Tuduhan tersebut dibantah Doha.

Upaya diplomatik pimpinan Kuwait dan didukung Barat gagal mengakhiri perselisihan tersebut, dengan keempat negara itu memutuskan hubungan dengan Qatar.

"Keempat negara tersebut siap berdialog dengan Qatar dengan syarat ia mengumumkan kesediaannya yang tulus untuk menghentikan pendanaan terorisme dan ekstremisme dan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara lain dan menanggapi 13 tuntutan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, pada sebuah konferensi pers bersama setelah pertemuan tersebut.

Mereka mengumumkan tidak ada sanksi ekonomi baru terhadap negara Teluk tersebut. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain sebelumnya mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Qatar, yang mencakup pembatasan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin, menutup saluran Al Jazeera yang berbasis di Doha, menutup sebuah pangkalan militer Turki dan menurunkan tingkat hubungannya dengan musuh di Teluk, Iran.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Qatar tidak serius dalam menangani tuntutan negara-negara tersebut.

"Kami siap berbicara dengan Qatar mengenai pelaksanaan tuntutan, atas penerapan prinsip-prinsip ini, jika Qatar serius, namun jelas tidak demikian," katanya.

Keempat negara tersebut juga mencantumkan "enam prinsip" yang ingin Qatar adopsi. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak pernyataan dari empat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar undang-undang internasional.

"Tidak ada visi yang jelas (dari pertemuan Manama), hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara pemblokiran dan menolak untuk mengakui bahwa ini adalah tindakan ilegal," kata Sheikh Mohammed kepada saluran TV Al Jazeera.

Pada Minggu, surat kabar al-Hayat mengatakan, mengutip sumber-sumber Teluk yang tidak disebut, bahwa keempat negara "diperkirakan menjatuhkan sanksi yang secara bertahap akan mempengaruhi ekonomi Qatar".

Arab Saudi telah menutup perbatasan daratnya dengan Qatar. Keempat negara itu juga telah menutup hubungan udara dan laut dengan Doha, menuntut negara pengekspor gas tersebut melakukan beberapa tindakan untuk menunjukkan bahwa pihaknya mengubah kebijakannya.

Turki dan Iran telah berinisiatif untuk menyediakan produk segar, unggas dan produk susu ke Qatar dan bukan Arab Saudi dan UEA. Sementara itu Oman menyediakan pelabuhan alternatif untuk negara-negara di UAE.

Keempat negara Arab itu menambahkan 18 kelompok dan pribadi, yang mereka katakan terkait dengan Qatar, dalam daftar "teroris" mereka pada pekan lalu.

Buka Rute Udara untuk Darurat

Pada Senin (31/7) empat negara Arab tersebut mengatakan bahwa mereka telah membuka rute udara yang dapat dilewati pesawat komersial Qatar jika terjadi keadaan darurat.

Kementerian luar negeri Uni Emirat Arab mengatakan bahwa sembilan koridor sudah dibuka dan sudah dikoordinasikan dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Qatar membantah bahwa ada rute baru yang dibuka.

Dalam sebuah pernyataan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Qatara serta Otoritas Penerbangan Sipil Qatar (QCAA) mengatakan tidak ada pengumuman navigasi yang telah dirilis yang menjelaskan koridor baru tersebut.

Kementerian dan QCAA menuduh bahwa blok anti-Qatar berusaha "membocorkan berita yang salah" menjelang pertemuan dewan ICAO pada hari Senin. (antaranews.com/Reuters/AP)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja