Empat Trayek Tol Laut Terindikasi Dimonopoli

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan terdapat empat trayek Tol Laut yang terindikasi terjadi praktik monopoli.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko dalam diskusi di ruang wartawan Kemenhub, Jakarta, Jumat (1/110) menyebutkan empat trayek itu di antaranya, di Namlea Kabupaten Buru, Maluku; kemudian Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Ada pula Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kemudian yang terakhir monopoli ditemukan di Wasior Kecamatan Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat.

“Rata-rata laporannya karena di sana pengirimannya paling besar, di Maluku dan Papua memang paling banyak trayek,” katanya.

Wisnu mengatakan akibat monopoli tersebut, harga bahan pokok yang dikirim ke daerah melalui Tol Laut masih tinggi, sehingga program tersebut dianggap tidak efektif.

Dia menuturkan terdapat lima potensi terjadinya monopoli di trayek Tol Laut, di antaranya pertama, “shipper/forwarder” atau pengirim barang menguasai pemesanan kontainer, misalnya memakan nama perusahaan berbeda, tetapi nama pemiliknya sama.

Kedua, pengirim barang bisa bersamaan menjadi “conseignee” atau penerima.

“Otomatis kan ada korelasi kok pakai itu terus jasanya,” katanya.

Ketiga, perusahaan operator yang melayani pengiriman barang tidak banyak, artinya persaingan yang sedikit membuat indikasi kartel.

“Kecenderungan kalau itu saja harga jadi tinggi karena tak ada pilihan lagi. Misal di Dobo yang layani satu forwarding saja, harga jadi naik terus. Relatif biaya pelabuhannya (terminal handling charges) tidak alami kenaikan,” ujarnya.

Keempat, hanya ada koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hanya melayani satu pelabuhan dan tidak ada kompetisi, sehingga biaya tinggi.

“Selama ini kita selalu kritisi di pelabuhan ada satu TKBM, karena tak ada kompetisi akhirnya biaya tinggi. TKBM minta biaya tambahan bisa di luar ‘cargo handling’ dan sebagainya hingga Rp1juta,” katanya.

Kelima, penerima barang atau “conseignee” masih mematok harga tinggi meskipun sudah disubsidi.

“Yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi, misal disubsidi 20 persen disparitas turunnya segitu juga lah. Masalahnya, untuk ‘conseignee’ yang borong, kami rasa dia tidak jual dengan harga lebih rendah dari harga pasar,” katanya.

Untuk mengantisipasi itu semua, Wisnu mengatakan pihaknya akan membuat pengawasan secara digital untuk informasi muatan dan ruang kapal agar bisa didata pengirim barang, penerima barang, jasa pengurusan transportasi dan pengangkutnya.

“Monopoli itu pasti terjadi sebagian besar karena ada pihak yang dapat pesanan kontainer paling banyak. Untuk itu, Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) didesain kita batasi, jadi tidak berbasis komersial. Kalau komersial booking dulu dia bawa, seperti di pesawat. Dia bebas tak berkuota. Di Tol Laut tak bisa gitu, kita atur,” katanya.

Subsidi Tol Laut 2020 Rp436 Miliar

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana untuk subsidi tol laut tahun 2020 sebesar Rp436 miliar.

Wisnu Handoko mengatakan penambahan anggaran subsidi itu dikarenakan bertambahnya pula trayek Tol Laut pada tahun depan.

“Untuk subsidi Tol Laut tahun 2020 itu Rp436 miliar atau naik dari tahun ini dengan penyesuaian dan sebagainya hampir Rp300 miliar,” katanya.

Saat ini, dia menyebutkan, trayek Tol Laut sudah mencapai 19 trayek di seluruh Indonesia dan akan menjadi 23 trayek di 2020.

“Kalau dengan Papua mungkin akan bertambah jadi 26, ada Boven Digul, Yahukimo, Mamberamo termasuk di dalamnya,” katanya.

Adapun, trayek yang akan dilelang ke pihak swasta sebanyak enam trayek dan lelang akan dimulai pada November ini.

“Kita usahakan pertengahan November. Ini kita lelang tidak mengikat ya supaya bisa lebih cepat,” katanya.

Selain itu, Wisnu menyebutkan ada satu tambahan trayek, yaitu jalur Jawa Selatan, tepatnya di Cilacap.

“Cilacap itu kan ada pelabuhan yang baru, sekarang kita masuk kesitu. Nanti dari Cilacap ke Bali, kemudian ke Pacitan,” katanya.

Ia mengatakan program Tol Laut masih tetap dibutuhkan, terutama untuk wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) yang tidak bisa mengandalkan kapal komersil karena harganya akan sangat tinggi.

“Komersial ‘kan harganya berdasarkan pasar, pasti akan mahal, Nah, Tol Laut ini bisa kirim lebih murah,” katanya.

Hanya saja, Wisnu mengaku bahwa Tol Laut belum mendapatkan hasil (outcome) yang maksimal, terutama untuk angkutan balik serta masih adanya indikasi praktik monopoli sehingga harga di wilayah target masih tinggi.

“Bukan berarti enggak ada dampaknya, padahal sebetulnya itu ada pada ‘shipper’, jasa pengurusan, kemudian ‘consignee’ (importir) dan perusahaan pelayaran itu menjadi komponen yang sama-sama harus kita awasi,” katanya.

Wisnu menyebutkan tingkat keterisian angkutan berangkat mencapai 75 persen, namun angkutan balik masih di bawah 20 persen yang salah satunya disebabkan industri di wilayah belum dikembangkan dengan baik. (Ant)