Erdogan: 1.300 Pejuang Pembebasan Suriah akan ke Kobane

TALLINN, SATUHARAPAN.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat (24/10) mengatakan bahwa 1.300 pejuang Tentara Pembebasan Suriah akan bergabung dengan Kurdi dalam membela kota perbatasan penting Suriah Kobane dari serangan kelompok garis keras Negara Islam (IS).

Orang-orang Kurdi Suriah telah "menerima 1.300 orang dari Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dan mereka mengadakan pembicaraan untuk menentukan rute transit," kata Erdogan kepada wartawan di ibu kota Estonia, Tallinn.

"Saya baru saja diberi tahu bahwa jumlah Peshmerga (Kurdi Irak) yang (akan dikirim ke Kobane) dikurangi menjadi 150" dari yang telah disepakati sebelumnya 200, ia menambahkan.

Erdogan mengatakan Kamis bahwa 200 pejuang Peshmerga Kurdi Irak akan melakukan perjalanan melalui Turki untuk ke Kobane guna menghadapi pejuang jihad dari kelompok Negara Islam.

Ada sekitar 2.000 pejuang Kurdi yang berjuang melawan gerilyawan IS untuk mempertahankan kontrol Kobane.

Partai Pekerja Kurdistan (PKK)  Turki dan Suriah berjuang melawan  kelompok “Negara Islam” yang juga disebut sebagai ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di wilayah Sinjar. Sementara Peshmerga Irak berusaha untuk mengamankan daerah di  utara dan timur Mosul.

Mereka bergabung dalam upaya untuk merebut kembali daerah-daerah  yang dikuasai jihadis dan untuk menyelamatkan ribuan warga sipil yang terjebak tanpa makanan atau air di pegunungan di wilayah sekitarnya. Masih ada juga Partai Uni Demokratik Suriah (PYD) yang berjuang di Kurdistan Barat.

Namun, Ankara memandang PYD sebagai tangan Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang mengangkat senjata selama tiga dekade untuk pemerintahan sendiri di Turki, yang telah menyebabkan 40.000 orang tewas.

Erdogan, Kamis menjuluki PYD sebuah "organisasi teroris".

"Seperti yang Anda tahu, dalam pembicaraan kami dengan (Presiden AS Barack) Obama kami telah sepakat bahwa FSA bisa menjadi pilihan pertama (untuk ditempatkan di Kobane) dan pilihan kedua bisa Peshmerga (Kurdi)," kata Erdogan Jumat di Tallinn.

Dia juga telah meningkatkan krisis kemanusiaan yang akut mencengkeram Suriah dan menumpahkan pengungsi ke Turki.

Sekitar 200.000 orang Kurdi telah melarikan diri dari Suriah ke Turki untuk menghindari serangan gencar di Kobane oleh para pejuang IS.

Turki secara terpisah tuan rumah bagi lebih dari 1,5 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang saudara antara Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan pemberontak yang berupaya menumbangkannya.

"Di mana dunia ketika 300.000 orang tewas di Suriah?" kata Erdogan Kamis di Riga.

"Mengapa mereka begitu tertarik pada Kobane, namun tidak pada seluruh Suriah? Itu pertanyaan yang perlu ditanyakan."

Erdogan berada di negara anggota Uni Eropa Estonia Jumat, di mana ia diperkirakan membahas upaya-upaya Turki untuk masuk blok 28-anggota itu.

Kurdi Irak akan Kirimkan 200 Pejuang ke Suriah Pekan Depan

Wilayah otonomi Kurdi Irak pekan depan akan mengirim hingga 200 pejuang untuk membantu para pembela kota perbatasan Suriah Kobane yang diperangi, kata seorang pejabat Jumat, menggambar keberatan dari beberapa anggota parlemen.

Kota di perbatasan Turki itu telah menjadi medan pertempuran penting dalam melawan kelompok Negara Islam (IS), yang menguasai sebagian besar wilayah Irak pada Juni dan juga mengendalikan wilayah yang signifikan di Suriah.

Didukung oleh serangan-serangan udara koalisi yang dipimpin AS, para pejuang Kurdi telah membela Kobane terhadap serangan sengit IS, yang juga dikenal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) selama lebih dari sebulan ini.

"Pasukan yang akan dikirim adalah pasukan dukungan dan jumlah mereka tidak akan melebihi 200 pejuang," kata Halgord Hekmat, juru bicara kementerian Kurdi yang bertanggung jawab pada Peshmerga, kepada AFP.

"Kami tidak dapat menentukan hari, tetapi itu pasti pekan depan," ia menambahkan.

Para pejuang Peshmerga akan dipersenjatai dengan senjata otomatis, mortir dan peluncur roket, kata Hekmat, namun menolak untuk menentukan apa rute yang akan mereka tempuh.

Mereka mungkin akan melewati Turki, yang mengatakan pekan ini akan memungkinkan Peshmerga untuk melakukannya untuk meringankan pembelaan kota.

Penyebaran, yang datang pada saat pasukan Kurdi masih terlibat dalam pertempuran berat melawan militan IS di Irak, membentangkan batas-batas otonomi daerah dan telah menarik kritik dari beberapa anggota parlemen federal.

Anggota parlemen Samira al-Mussawi, anggota dari komisi hubungan luar negeri parlemen nasional, mengatakan itu adalah "ilegal dan inkonstitusional."

Mereka adalah "penjaga untuk wilayah (Kurdi)," katanya kepada AFP.

Anggota DPR Alia Nsayif mengatakan dalam satu email bahwa penyebaran itu melanggar beberapa pasal konstitusi Irak.

Dia mengutip Pasal 78, yang menyebut perdana menteri sebagai panglima angkatan bersenjata, dan Pasal 110, yang menguraikan kekuatan cadangan untuk pemerintah pusat, termasuk merumuskan kebijakan keamanan asing dan nasional.

Nsayif menyatakan terkejut pada "pasukan Peshmerga yang difokuskan untuk mempertahankan kota Suriah Kobane, bukan berfokus pada mempertahankan Tal Afar dan Sinjar atau kota-kota Irak lainnya."

Tetapi anggota parlemen Kurdi membela penyebaran pasukan itu sebagai dibenarkan.

"Terorisme adalah isu global, dan terserah kepada semua kekuatan yang bekerja demi kebebasan dan kehidupan demokrasi ... untuk mengambil bagian dalam pertempuran terhadap terorisme," kata Shirko Mohammed kepada AFP.

"Bagi kami, ini adalah masalah kemanusiaan—ada orang-orang yang terkepung oleh pasukan barbar dan terserah kepada seluruh masyarakat dan orang-orang untuk membela mereka."

Dia menambahkan bahwa aliansi parlemen Kurdi sudah dua kali membaca pernyataan mengenai masalah ini di parlemen, dan tidak berkeberatan.

Anggota DPR Hakim al-Zamili, seorang pemimpin senior dari salah satu milisi Syiah terbesar di negara itu mengatakan, penyebaran adalah "alami" dan "itu kepentingan orang Irak, karena arena Irak dan Suriah adalah satu."

Jika IS "mencapai kemenangan, itu akan pindah ke Irak dan akan membunuh" warga Irak, kata Zamili.

Baik Perdana Menteri Haidar al-Abadi atau pejabat senior lainnya juga berkomentar tentang masalah tersebut.