Erick Thohir Tetapkan Posisi Ahok di BUMN Awal Desember

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan secepatnya menetapkan posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau paling lambat awal Desember 2019.

"Segera mungkin, awal Desember," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11), menanggapi pertanyaan kapan posisi untuk Ahok ditetapkan.

Ia meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan atau ketetapan yang akan diambil pemerintah.

Erick juga belum bersedia menyebutkan Ahok akan ditempatkan di posisi apa dan di BUMN mana.

Mengenai pertimbangan mengusulkan Ahok, Erick menjelaskan BUMN yang meliputi 142 perusahaan membutuhkan figur yang bisa jadi pendobrak.

"Tidak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," katanya.

Arahan itu, lanjut dia, satu, bagaimana menekan impor energi. Juga bagaimana membuka lapangan kerja dengan cara berpartner dengan pihak lain.

Ketika ditanya apakah Ahok akan memimpin BUMN energi, Erick mengatakan belum tahu.

"Belum tahu, nanti kita lihat," katanya.

Ia juga menyebutkan setiap penempatan pejabat di BUMN ada pengajuan ke Tim Penilai Akhir termasuk untuk Ahok.

"Saya rasa beliau tokoh yang konsisten, track record-nya jelas dan bisa terus membangun," katanya.

Pengamat: Ahok Pernah Membuat "Luka" Masyarakat

Sementara itu dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk masuk di jajaran pejabat BUMN merupakan langkah yang tepat, namun luka di masyarakat belum sepenuhnya hilang menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

"Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat luka di negeri ini," kata Hendri kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Hendri, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir perlu mempertimbangkan masa lalu Ahok yang dinilai pernah melukai sebagian masyarakat Indonesia.

Hendri menegaskan bahwa luka atas kasus penistaan agama pada masa lalu dinilai belum sepenuhnya hilang di benak masyarakat.

Namun, Hendri menjelaskan bahwa apabila pemerintah tetap merangkul Ahok untuk duduk di jajaran pejabat BUMN maka harus diberikan porsi tugas yang sesuai, mengingat gaya kepemimpinan Ahok yang tegas.

"Saya tidak pernah ada masalah dengan Ahok, dia bagus dalam melaksanakan tugas, saya percaya kapasitasnya, tapi ini tetap perlu direkonsiliasi kembali," katanya.

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, akan menempati jabatan penting dalam BUMN pada November atau Desember tahun ini.

"Mungkin nanti Desember, atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (14/11).

Saat ini, setidaknya terdapat empat BUMN masih diisi oleh pelaksana tugas (plt), yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Perusahaan Listrik Negara (Tbk), dan PT Inalum.

Ahok datang ke kantor Kementerian BUMN sekitar pukul 09.38 WIB. Ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk membicarakan mengenai pengelolaan BUMN ke depan. Ahok meninggalkan kantor Kementerian BUMN pukul 10.50 WIB.

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok.