Eropa Dukung Ukraina Bentuk Pengadilan Khusus Adili Pemimpin Rusia Atas Kejahatan Agresi

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Sebuah proyek untuk mendirikan pengadilan guna mengadili para pemimpin Rusia yang mengatur invasi Ukraina melangkah maju pada hari Rabu (5/2), dengan pengumuman dari sekelompok organisasi internasional, termasuk Uni Eropa dan Dewan Eropa, yang bekerja sama dengan Ukraina.

Para ahli hukum menyetujui kerangka kerja Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Agresi terhadap Ukraina, yang akan memungkinkan penuntutan pejabat senior Rusia atas perencanaan dan koordinasi invasi skala penuh pada tahun 2022.

“Ketika Rusia memilih untuk meluncurkan tank-tanknya ke perbatasan Ukraina, yang melanggar Piagam PBB, Rusia telah melakukan salah satu pelanggaran paling berat: Kejahatan Agresi. Sekarang, keadilan akan segera ditegakkan,” kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam sebuah pernyataan.

Langkah untuk membentuk pengadilan khusus bertujuan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pembatasan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional. Meskipun pengadilan yang berpusat di Den Haag dapat menuntut warga negara Rusia atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengadilan tersebut tidak dapat mengadili warga Rusia atas tuduhan mengatur invasi itu sendiri.

Statuta Roma 2002 yang membentuk pengadilan tersebut memang mencakup kejahatan agresi, tetapi hanya untuk negara-negara yang telah bergabung dengan pengadilan tersebut. Federasi Rusia bukanlah negara anggota.

“Kesenjangan akuntabilitas atas kejahatan agresi harus segera ditutup karena tutup Kotak Pandora telah terbuka sepenuhnya dan dunia kita terjerumus ke dalam kekacauan dan kegelapan,” kata wakil menteri kehakiman Ukraina, Iryna Mudra, kepada wartawan setelah pengumuman tersebut dibuat.

Ukraina telah mendorong pembentukan pengadilan khusus sejak awal konflik. “Jika kita menginginkan keadilan sejati, kita seharusnya tidak mencari-cari alasan dan tidak boleh merujuk pada kekurangan hukum internasional saat ini, tetapi membuat keputusan berani yang akan memperbaiki kekurangan yang sayangnya ada dalam hukum internasional,” kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, saat berkunjung ke Belanda pada tahun 2023.

Masih ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan, termasuk bagaimana pengadilan tersebut akan dibiayai dan di mana lokasinya. Belanda, tempat kedudukan ICC, Mahkamah Internasional, dan organisasi peradilan lainnya, telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pengadilan tersebut.

Belanda telah menjadi tempat kedudukan Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi, yang mendukung pengumpulan bukti untuk pengadilan di masa mendatang dan diawasi oleh badan kerja sama peradilan Uni Eropa, Eurojust. Daftar ganti rugi yang didukung Dewan Eropa, yang memungkinkan korban perang Ukraina untuk membuat katalog kerugian finansial yang telah mereka derita, juga berpusat di Belanda.

Pengadilan tersebut akan dibentuk berdasarkan hukum Ukraina, yang membuat pengadilan masa depan tidak dapat mengadili apa yang disebut troika, yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri suatu negara. Hukum internasional memberikan kekebalan kepada trio tersebut selama mereka menjabat.

ICC, yang tidak dibatasi oleh kekebalan, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan beberapa pemimpin militer atas kejahatan perang.

Dewan Eropa bermaksud untuk mendirikan dan menjalankan pengadilan tersebut pada akhir tahun. (AP)

Editor : Sabar Subekti