Ethiopia Bantah Kelompok Tigray Akan Lancarakan Perang Gerilya

ADIS ABABA, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, membantah pasukan pemberontak Tigray yang bertempur selama lebih dari sebulan akan memiliki kapasitas untuk melancarkan perang gerilya dari pegunungan.

Pasukan federal telah merebut ibu kota regional Mekelle dari bekas partai penguasa lokal, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), dan menyatakan diakhirinya operasi ofensif. Tetapi para pemimpin TPLF mengatakan bahwa mereka melawan balik di berbagai wilayah di sekitar Mekelle. Pakar Ethiopia mengkhawatirkan pemberontakan berkepanjangan dengan dampak destabilisasi di sekitar Afrika timur.

"Kelompok kriminal tersebut mendorong narasi yang jelas-jelas salah bahwa para pejuang dan pendukungnya tangguh dalam pertempuran dan bersenjata lengkap, menimbulkan risiko pemberontakan yang berkepanjangan di pegunungan Tigray yang terjal," kata Abiy dalam sebuah pernyataan.

“Ia juga mengklaim telah berhasil melemah strategis dengan segala kemampuan dan aparatur pemerintah daerah secara utuh. Kenyataannya adalah kelompok kriminal benar-benar dikalahkan dan dalam kekacauan, dengan kemampuan yang tidak signifikan untuk melakukan pemberontakan yang berlarut-larut."

Sejauh ini belum ada tanggapan dari TPLF. Dengan sebagian besar komunikasi terputus dan akses untuk pekerja kemanusiaan dan media dibatasi, media belum dapat memverifikasi klaim dari semua sisi tentang keadaan pertempuran.

Belum Aman untuk Kirim Bantuan

Konflik, yang berakar pada penolakan Abiy terhadap dominasi masa lalu Tigrayans atas pemerintahan federal dan pos militer, diperkirakan telah menewaskan ribuan orang. Ini juga telah mendorong hampir 50.000 orang jadi pengungsi di Sudan, dan melemahkan pasukan Ethiopia dalam memerangi militan yang terkait dengan Al Qaeda di Somalia.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan badan-badan bantuan mendesak akses yang aman ke Tigray, yang berpenduduk lebih dari lima juta orang dan di mana 600.000 bergantung pada bantuan makanan sejak sebelum perang.

Dua pejabat senior bantuan mengatakan kepada Reuters pada akhir pekan bahwa penjarahan dan pelanggaran hukum membuat wilayah itu masih terlalu berbahaya untuk mengirim konvoi bantuan.

Pemerintah mengatakan bahwa dengan perdamaian yang dipulihkan, prioritasnya adalah kesejahteraan Tigrayans dan kembalinya para pengungsi. Namun, beberapa warga, diplomat dan TPLF mengatakan bentrokan masih berlanjut, dengan protes dan penjarahan juga dilaporkan terjadi di Mekelle pada hari Jumat (4/12).

TPLF mendominasi pemerintah selama hampir tiga dekade, hingga Abiy mengambil alih kekuasaan pada tahun 2018 dan memulai reformasi demokrasi.

Partai tersebut menuduhnya berusaha untuk memusatkan kekuasaan dengan mengorbankan 10 wilayah Ethiopia dan mengatakan pejabat Tigrayan secara tidak adil menjadi sasaran dalam tindakan keras terhadap korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah Ethiopia membantah dan menuduh para pemimpin TPLF melakukan pengkhianatan karena menyerang pasukan federal pada awal November. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti