Evaluasi PMP DKI Hambat Program BUMD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengevaluasi dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Akibatnya, hal ini berdampak panjang pada program-program BUMD tersebut.

“Nah makanya kalau misal lu coret itu PMP bisa masalah. Orang rongsokan semua kok. Kan sudah ada Perdanya. Perda bahwa penyertaan modal kita mesti sekian. Makanya kalau misalnya nggak sesuai kita harus pikirin cara yang baru,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta Pusat, hari Kamis (7/1).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dana PMP disamakan dengan dana Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang selalu dihalang-halangi oleh DPR dengan alasan keuntungan yang dihasilkan tidak sesuai dengan aset.

“Sekarang saya tanya itu aset-aset pemerintah, Setneg, Kemayoran, GBK, sesuai nggak sumbangan yang diberikan?  Itu kan masuk aset negara. Pernah nggak ribut itu Dirjen Mendagri nuntut bikin Kepres untuk menunjuk melakukan pembangunan infrastruktur, lalu bisa dibeli oleh pemerintah. Kan nggak bisa, makanya itu Dirjen nggak ngerti. Main coret-coret aja nih selalu bilang PMP nggak sesuai,” kata dia kesal.

Menurutnya, kinerja BUMD tidak akan maksimal bila tidak ada suntikan dana dari pemerintah pusat.

“Terus kita tugasnya mau jaga ketahanan pangan, Food Station Tjipinang segala macem kalau nggak punya duit, buat apa ada PT? Lucu banget gitu loh. Kamu disuruh bikin PT, tapi nggak dikasih modal. Apa disuruh ngerampok? Duitnya ada, emangnya DKI ngutang ama pusat, pernah nggak APBN mau bayarin DKI, nggak juga. Duit DKI kok.”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan PMP daerah sebesar Rp 7,252 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Delapan BUMD yang diusulkan untuk mendapatkan PMP antara lain PT MRT Jakarta Rp 2,28 triliun, PT Jakarta Propertindo Rp 1,8 triliun, PD PAL Jaya Rp 370 miliar, PT Bank DKI Rp 1 triliun, PD Dharma Jaya Rp 50 miliar, PT Transjakarta Rp 1 Triliun, PD Pasar Jaya Rp 450 miliar dan PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 300 miliar.

Editor : Bayu Probo