F-Gerindra Dukung Pembentukan Pansus Asap

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Desmond J Mahesa menegaskan fraksinya mendukung pembentukan Panitia Khusus Asap, untuk mengatasi musibah kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia.

"Kami dukung (pembentukan Pansus Asap) namun masalah itu ada persoalan mendasar," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (26/10).

Dia menjelaskan, bencana itu harus dilihat kebijakan yang menyebabkannya misalnya di era pemerintahan sebelumnya memberikan izin sebebas-bebasnya kepada perusahaan.

Dia menegaskan, bencana asap bukan semata-mata kejadian hari ini namun ada proses perizinan di masa lalu yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut.

"Ketua MPR saat ini, dulu menjabat Menteri Kehutanan dan kalau bicara perizinan maka harus ada moral. Masa tidak memberikan pernyataan," katanya.

Dia mengatakan, permasalahan kebakaran hutan harus dilihat secara proporsional, yaitu mana yang dibakar perusahaan dan yang dibakar masyarakat.

Menurut dia, di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Selatan, masih ada tradisi masyarakat berladang pindah-pindah.

"Pengalaman saya ketika masa kecil, lahan sebelum dibakar sudah dikanalisasi atau ada sekat-sekatnya. Kita tidak melakukan pembakaran di situ," katanya.

Desmond menegaskan, fraksinya tidak setuju dengan usulan beberapa pihak yang menginginkan musibah asap ditetapkan menjadi bencana nasional.

Menurut dia, apabila status itu diwujudkan maka perusahaan pelaku pembakaran hutan tidak akan mengeluarkan biaya.

"Kalau ditetapkan menjadi Bencana Nasional, maka pemerintah keenakan dan pengusaha pelaku pembakaran hutan tidak mengeluarkan biaya," katanya.

BNPB: Lokasi Evakuasi Diupayakan Dekat Rumah Warga

Sementara itu,  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, lokasi evakuasi bagi para korban kabut asap imbas kebakaran hutan, dan lahan diupayakan tidak jauh dari tempat tinggal warga.

"Penetapan lokasi evakuasi, kami upayakan yang berdekatan dengan rumah atau tempat tinggal warga," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (26/10).

Dia menjelaskan, evakuasi ke kota atau daerah lain merupakan pilihan terakhir.

Dia menjelaskan, pada saat ini pemerintah daerah telah membangun rumah singgah, atau tempat evakuasi di gedung-gedung milik pemda.

"Selain itu, beberapa NGO dan relawan juga mendirikan rumah singgah yang dilengkapi pembersih udara, pelayanan kesehatan, obat-obatan serta tenaga medis," katanya.

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum berkunjung ke rumah singgah tersebut.

"Sebagian besar masyarakat belum bersedia berkunjung. Alasannya karena jauh dari rumah dan tetap merasa nyaman di rumahnya serta ada juga alasan harus tetap bekerja dan melakukan kegiatan rutin," katanya.

Hal itu, kata dia, adalah salah satu ciri khas sebagian masyarakat yang memiliki keterikatan terhadap tempat tinggalnya.

"Sebagian masyarakat enggan, untuk dievakuasi ke tempat yang lebih jauh dengan berbagai alasan," katanya.

Karena itu, pemerintah menetapkan lokasi evakuasi yang tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah warga.

Dengan demikian, diharapkan warga banyak yang berkunjung atau mendatangi lokasi evakuasi kapan pun mereka membutuhkan.

Dia menambahkan, seluruh personil gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan meskipun areal yang luas dan medan yang berat membuat operasi pemadaman semakin sulit.

"Operasi pemadaman melalui udara dan juga melalui darat terus dilakukan," katanya.

BNPB juga tetap mengimbau, warga menggunakan masker mengingat kualitas udara yang memburuk dan berbahaya bagi kesehatan. (Ant)

Editor : Bayu Probo