Fadli Zon: Dua Tahun Jokowi-JK Banyak Pencitraan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pekan ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki dua tahun, namun masyarakat hanya merasakan sedikit hasil kerja Pemerintah.‎

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus melepaskan upaya pencitraan di depan publik. Pasalnya, selama dua tahun menjadi kepala pemerintahan cederung melakukan pencitraan.

“Walhasil, masyarakat hanya merasakan sedikit hasil kerja Pemerintah,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (17/10).

Politisi Partai Gerindra itu menilai waktu tersisa tiga tahun masa pemerintahan Jokowi harus dimaksimalkan.

Namun, kata Fadli, Presiden Jokowi terlampau power oriented, tidak sebaliknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan menjadi realitas. Misalnya sebagaimana yang dijanjikan saat masa kampanye, Jokowi menebar janji sorga bakal mencetak dua hektare sawah.

“Itu sudah sampai mana. 50.000 Puskesmas dalam lima tahun, sudah sampai mana? Mau buy back Indosat, sekarang sudah sampai mana? Mau buat Pertamina lebih hebat dari Petronas, sekarang sampai di mana? Banyak. Harusnya fokus pada output kerja. Bukannya hanya kerja kerja kerja tapi enggak ada hasilnya,” kata dia.

‎Menurut Fadli apa yang menjadi cita-cita saat janji kampanye masih jauh untuk direalisasikan. Kalau di sisi ekonomi, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi makin sulit, harga naik, daya beli masyarakat rendah dan sulit untuk cari pekerjaan.

“Pada dasarnya kehidupan semakin susah. Jarang menemukan kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Konstituen merasa kehidupan makin sulit," kata dia.

Di bidang politik, lanjut Fadli, masih didominan oleh keinginan untuk melakukan satu penguasaan. Termasuk kelompok atau Partai Politik (Parpol).

“Kehidupan politik kita relatif sekarang kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah, ada jejak dari intervensi pemerintah sehingga kehidupan demokrasi kita diwarnai demokrasi yang diintevensi keinginan kekuasaan,” kata dia.

Menurut Fadli dalam penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi acapkali menjadi sorotan. Ketidakjelasan penegakan hukum menjadi bahan cibiran di tengah publik. Bahkan sebagian kalangan di parlemen menilai penegakan hukum di era Jokowi berada pada titik ketidak jelasan.

“Di bidang hukum, secara singkat semakin tidak jelas, hukum jadi sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah,” kata dia.

Menurutnya diskriminasi dalam penegakan hukum pun terjadi di berbagai tempat. Bahkan, korupsi pun tak kian mereda. Ironisnya ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan ke KPK dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras terkait adanya dugaan kerugian negara, KPK tak memprosesnya.

Malahan KPK ‘beradu silat’ argumentasi  dengan BPK. Walhasil, kasus tersebut mandek alias berhenti. Sementara kasus korupsi kecil dikejar. Misalnya operasi pemberantasan (pungutan liar) pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Menurut saya peristiwa itu memalukan, itu kan cukup Polsek saja, Presiden ketinggian. Mungkin Kapolsek juga sudah ketinggian,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum