Fadli Zon Kritik Jokowi Tidak Pidato di Sidang Umum PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon, mengkritk Presiden Joko Widodo yang tidak berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB,” kata Fadli dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Selasa (29/9).

Menurut dia, Sidang Umum PBB yang diselenggarakan sejak 25 sampai 27 September 2015 di Markas Besar PBB, Kota New York, Amerika Serikat, merupakan forum yang sangat strategis dan momentum bagi Indonesia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global, termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs.

“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Cinta. Tapi, kenapa Indonesia diwakilkan Wakil Presiden? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Dia pun menilai pernyataan sikap Indonesia dalam Sidang Umum PBB kurang lantang. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia tidak merespons permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB, bahkan dalam permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.

“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan actual,” kata Fadli.

Lebih lanjut dia mengatakan, Sidang Umum PBB seharusnya dijadikan momentum oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri Indonesia. Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya.

“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tidak kelihatan juga hasilnya,” tutur Fadli.

Dalam Sidang Umum PBB tahun ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menegaskan Indonesia berkomitmen penuh dalam mengadopsi pembangunan berkelanjutan dan sudah melaksanakannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Indonesia memberikan subsidi penuh untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat miskin guna mendapatkan akses di bidang kesehatan dan pendidikan,” kata Wapres M Jusuf Kalla saat berpidato di Markas Besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat, hari Sabtu (27/9).

Wapres Jusuf Kalla didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkes Yunita Moeloek.

Lebih lanjut Wapres menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Wapres apa yang disebut pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya bersama yang dicapai Indonesia dengan dunia. Namun Wapres mengakui bahwa ada target-target yang belum terpenuhi.

Wapres menjelaskan dari 169 berbagai program turunan pembangunan berkelanjutan sudah dijalankan oleh Indonesia.

Editor : Bayu Probo