Fahri Hamzah Akui PKS Mulai Tak Sejalan dengan KMP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengakui partai mulai tidak sejalan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut dia, hal itu dapat dilihat dalam persidangan kasus ‘Papa Minta Saham’ di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kasus ‘Papa Minta Saham’ adalah kasus yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto karena diduga telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta sejumlah saham dalam rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Dalam persidangan di MKD, kata Fahri, PKS yang diwakili oleh Surahman Hidayat justru mengambil pilihan-pilihan yang berlawanan arah dengan fraksi di bawah naungan KMP. Surahman justru terlihat ingin menjatuhkan Novanto dari kursi Ketua DPR.

"PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP. Sementara itu partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan Ketua DPR di MKD secara bulat mendukung koalisi pemerintah " kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, hari Jumat (1/1).

Praktis, kata Fahri, yang masih solid bertahan di KMP hanya Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara pemerintah sendiri, hingga kini masih menggantung nasib Golkar dan PPP yang mengalami dualisme kepemimpinan pascamenggelar musyawarah nasional atau muktamar tahun 2015 lalu.

"Memang, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan Ketua DPR justru terjungkal," ujar Sekretaris Harian KMP ini.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR ini tetap meyakini KMP masih akan tetap eksis ke depannya. Menurut Fahri, publik harus diyakinkan untuk membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Sebab, jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan berbahaya.

"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. "Apalagi karena Pemilihan Presiden 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilihan anggota legislatif, dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi," katanya.

Editor : Eben E. Siadari