Fahri Hamzah: Rini Soemarno Tak Paham Pengelolaan Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjual Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menunjukkan ketidapahaman mantan Kepala Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla itu tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Menurut Fahri Hamzah alasan inefisiensi yang digunakan pun tidak tepat.

"Ini Bu Rini tidak mengerti mekanisme pengelolaan anggaran," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Menurut Politisi PKS itu prosedur penjualan aset negara bukan hal mudah, sebab harus melewati proses rumit dan penuh kontroversi. Pemerintah juga harus membentuk tim tender dan audit untuk menilai aset yang akan dijual. “Ini belum termasuk soal potensi kecurigaan publik soal adanya ‘permainan’ di balik penjualan aset, itu rumit," ujar dia.

Fahri mengatakan ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi di Gedung Kementerian BUMN. Yakni dengan mengurangi daftar pembangunan gedung instansi pemerintahan yang diajukan pemerintah dalam setiap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kalau pemerintah sudah punya gedung jangan malah repot mau dijual. Coret saja rencana pembangunan gedung baru di APBN. Suruh (instansi) yang ingin membangun gedung baru pindah ke mengisi Kementerian BUMN)," ujar Fahri.

Bertentangan Janji Jokowi

Wakil Ketua DPR itu juga menilai rencana Rini menjual kantor Kementerian BUMN bertentangan dengan janji Presdien Jokowi saat kampanye. Fahri meminta para menteri di Kabinet Kerja mulai membangun ide dan gagasan besar soal pengelolaan negara. “Menterinya Jokowi harus merepresentasikan semangat revolusi mental yang didengung-dengungkan Jokowi selama kampanye,” kata dia.

"Akhirnya itu diketawain orang. Coba menteri itu kalau ngomong yang membuat kita kagum," dia menambahkan.

Fahri menyarankan Jokowi membentuk tim ahli ekonomi dan tata negara yang diisi orang-orang mumpuni di bidangnya. Dia khawatir berbagai pernyataan blunder yang disampaikan para menteri Jokowi lantaran ketidakpahaman mereka menyelesaikan persoalan.

"Ini soal teknis betapa dangkalnya cara berpikir," kata Fahri.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja