Fahri Pertanyakan Larangan Izin Munas Golkar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan perintah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Pudijatno agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan surat pelarangan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali yang akan berlangsung 30 November - 3 Desember mendatang.

Dia mengaku bingung dengan perintah tersebut, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo ketika menggunakan pesawat kelas ekonomi dalam kunjungan kerja ke Singapura mengatakan kondisi Indonesia aman.

"Presiden Jokowi kemarin naik pesawat kelas ekonomi bilang aman, kenapa sekarang Menko Polhukam bilang Indonesia tidak aman?" ujar dia kepada sejumlah wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Karena itu, ia meminta pemerintah mempelajari perundang-undangan. Menurut Fahri, pada rezim saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur masalah pemberian izin, yang ada hanyalah pemberitahuan.

"Saya minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan, tidak ada lagi rezim memberikan izin, adanya sekarang rezim pemberitahuan," kata dia

Ia menilai alasan pemerintah untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar terjadi kurang tepat. Karena seharusnya tugas Polri adalah mengatur agar keributan tidak terjadi.

Oleh karena itu, Fahri berharap pemerintah jangan kembali melakukan kesalahan yang akan membawa dampak buruk pada diri sendiri, seperti tindakan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly ketika mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy walau baru satu hari dilantik belum sertijab dan tanpa konsultasi dengan jajaran di bawahnya.

"Jangan gunakan birokrasi negara ini untuk tujuan-tujuan yang menyeret diri ke pelanggaran undang-undang," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin Munas ke IX Partai Golkar di Bali.

Instruksi Menkopolkam menindaklanjuti bentrokan antara kader di DPP Partai Golkar di Jakarta. Menurutnya, konflik tersebut berpotensi terjadi di Munas di Bali yang dapat mengganggu iklim pariwisata.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja