Filipina Janji Selidiki Gelombang Pembunuhan Tanpa Peradilan

MANILA, SATUHARAPAN.COM - Filipina berjanji akan menyelidiki laporan terkait gelombang pembunuhan tanpa peradilan, kata pemerintah hari Minggu (14/8), setelah Washington memperingatkan bantuan militer bagi sekutunya di Asia itu bergantung pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut pemberitaan media, hampir seribu orang tewas sejak Presiden Rodrigo Duterte meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Mei dengan janji kampanye menghabisi ribuan penjahat.

Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) memperingatkan pemerintah Duterte pada hari Jumat (13/8) bahwa bantuan militer senilai miliaran rupiah yang dialokasikan bagi Filipina bergantung pada kepatuhan terhadap aturan hukum, proses hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kami prihatin dengan pembunuhan tanpa peradilan terhadap orang-orang yang yang dicurigai terlibat dalam aktivitas narkoba di Filipina,” kata Kedutaan Besar AS.

“Kami meminta Filipina untuk memastikan upaya penegakan hukum tetap sejalan dengan kewajiban terhadap hak asasi manusia,” imbuhnya.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang dikirim kepada AFP pada Minggu mengatakan pihaknya memperhatikan pandangan AS mengenai masalah ini, mengatakan Manila berfokus pada pemberantasan narkoba di masyarakat.

“Namun, terlepas dari tujuan tersebut, pemerintah Filipina berkomitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang.”

Polisi Filipina mengatakan pada Jumat mereka sudah membunuh 550 tersangka terkait narkoba dan menangkap hampir 8.000 lainnya sejak pemilihan pada Mei.

Namun, ABS-CBN, lembaga penyiaran terbesar di negara tersebut, mengatakan lebih dari 400 orang tewas di tangan pembunuh gelap yang meninggalkan tanda dari karton di samping korban mereka, menuduh mereka melakukan kejahatan terkait narkoba. (AFP)