Filipina: Kedaulatan Adalah Kunci dalam Perundingan Laut Cina Selatan

MANILA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan kedaulatan dan yurisdiksi teritorial negaranya merupakan prinsip penting jika perundingan eksplorasi bersama dengan China di Laut Cina Selatan dimulai kembali.

“Kami tidak dapat mengkompromikan integritas wilayah Filipina dalam hal apa pun,” kata Marcos kepada wartawan Jumat (15/3) malam di Praha.

Pembicaraan mengenai eksplorasi energi bersama di zona ekonomi eksklusif Filipina dihentikan pada tahun 2022, empat tahun setelah kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama, dan Kementerian Luar Negeri Filipina menyebutkan kendala konstitusi dan masalah kedaulatan.

Ketegangan meningkat di Laut Cina Selatan sejak tahun 2022 ketika Marcos mengupayakan hubungan yang lebih hangat dengan sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat, yang merupakan kebalikan dari sikap pendahulunya yang pro Beijing.

Marcos mengatakan Filipina tidak secara verbal, militer, atau diplomatis memicu ketegangan apa pun di Laut Cina Selatan. “Kami tidak memulai semua masalah ini. Semua keributan ini bukan disebabkan oleh Filipina,” kata Marcos.

Awal bulan ini, Filipina menuduh Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke salah satu kapal mereka yang terlibat dalam misi pasokan di wilayah tersebut, sehingga melukai empat personel angkatan laut.

Filipina memenangkan kasus arbitrase penting pada tahun 2016 yang membatalkan klaim ekspansif China di Laut Cina Selatan, tempat lalu lintas barang-barang melalui laut senilai US$3 triliun setiap tahunnya. China tidak mengakui keputusan tersebut.

Raksasa minyak dan gas milik negara China, CNOOC Ltd, telah menemukan cadangan baru di Laut Cina Selatan yang mengandung lebih dari 100 juta ton setara minyak yang terbukti ada di lokasi. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti