Filipina Kerahkan Lebih Banyak Kapal untuk Patroli di Laut China Selatan

MANILA, SATUHARAPAN.COM-Militer Filipina mengerahkan lebih banyak kapal angkatan laut untuk "patroli kedaulatan" di Laut China Selatan, di mana armada China berada di sekitar terumbu yang disengketakan dan mengabaikan permintaan Manila untuk meninggalkan daerah tersebut.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, telah meminta sekitar 200 kapal China yang dia gambarkan sebagai kapal milisi untuk segera meninggalkan Whitsun Reef, wilayah karang dangkal sekitar 175 mil laut (324 kilometer) di sebelah barat kota Bataraza di Provinsi Palawan, Filipina barat.

China mengabaikan seruan tersebut, dan bersikeras bahwa mereka memiliki wilayah lepas pantai dan bahwa kapal-kapal itu berlindung dari laut yang ganas.

Panglima militer Jenderal Cirilito Sobejana memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan untuk memperkuat "patroli kedaulatan maritim" negara di perairan yang disengketakan, kata militer, hari Kamis (25/3).

Tidak disebutkan seberapa dekat kapal-kapal angkatan laut Filipina akan bermanuver dari kapal-kapal China, yang kehadirannya oleh Lorenzana disebut sebagai "serangan" dan "tindakan provokatif untuk memiliterisasi daerah tersebut."

“Dengan meningkatnya kehadiran angkatan laut di daerah tersebut, kami berusaha untuk meyakinkan rakyat kami dari komitmen yang kuat dan teguh dari Angkatan Bersenjata Filipina untuk melindungi dan membela mereka dari pelecehan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka atas daerah penangkapan ikan yang kaya di negara itu, kata Juru bicara militer, Mayjen Edgard Arevalo dalam sebuah pernyataan.

Gambar satelit oleh Maxar Technologies ini menunjukkan kapal-kapal China di Whitsun Reef yang terletak di Laut China Selatan yang disengketakan. (Foto: 2021 Maxar Technologies via AP)

Dukungan Amerika Serikat

Amerika Serikat mengatakan pada Selasa (23/3) bahwa mereka mendukung Filipina dalam sengketa baru dengan Beijing dan menuduh China menggunakan "milisi maritim untuk mengintimidasi, memprovokasi, dan mengancam negara lain, yang merusak perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut."

Filipina telah mengajukan protes diplomatik tetapi China bersikeras bahwa mereka memiliki terumbu karang itu, yang mereka namakan Niue Jiao, dan mengatakan kapal-kapal China berkumpul di daerah itu untuk menghindari arus air yang deras.

Namun, AS mengatakan, "Perahu China telah berlabuh di daerah ini selama berbulan-bulan dengan jumlah yang terus meningkat, terlepas dari cuacanya."

Beijing membantah kapal-kapal itu adalah milisi maritim. "Setiap spekulasi semacam itu tidak membantu apa-apa selain menyebabkan gangguan yang tidak perlu," kata Kedutaan Besar China, hari Senin.

Di Dalam ZEE Filipina

Pemerintah Filipina mengatakan bahwa terumbu karang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diakui secara internasional di mana negara itu "menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi atau melestarikan sumber daya apa pun".

Pejabat militer Filipina membahas kebuntuan dengan Tentara Pembebasan Rakyat China pada hari Rabu dan menyampaikan permintaan Lorenzana agar kapal China meninggalkan terumbu karang, yang oleh Manila disebut Julian Felipe, kata Arevalo.

Presiden Rodrigo Duterte menegaskan posisi Manila dalam pertemuan dengan Duta Besar China, Huang Xilian, kata juru bicara kepresidenan, Harry Roque, tetapi melaporkan tidak ada resolusi.

Greg Poling dari Asia Maritime Transparency Initiative, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di AS yang memantau dengan cermat konflik teritorial, mengatakan lebih banyak kapal penangkap ikan dan milisi China baru-baru ini mengunjungi Whitsun Reef di tepi timur laut Union Banks, sebuah atol tempat China mempertahankan dua pangkalan. Vietnam, yang juga mengklaim wilayah tersebut, dan memiliki empat pangkalan.

“Penempatan di Whitsun Reef bukanlah hal baru, tetapi jumlahnya terus meningkat,” kata Poling.

China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei telah terjebak dalam ketegangan teritorial atas Laut China Selatan yang kaya sumber daya dan sibuk selama beberapa dekade. (AP)

Editor : Sabar Subekti