Filipina Minta Dunia Tak Campuri Pemberantasan Narkotika

PBB, SATUHARAPAN.COM - Menteri luar negeri Filipina pada hari Sabtu (24/9) membalas kritik atas perang melawan narkotika Presiden Rodrigo Duterte, meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk tidak ikut campur.

“Kami meminta kepada semua pihak untuk membiarkan kami mengatasi tantangan dalam negeri demi mencapai tujuan nasional kami, tanpa campur tangan yang tidak semestinya,” kata Perfecto Yasay di Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat.

Komunitas internasional prihatin atas melonjaknya jumlah korban tewas dalam aksi pemberantasan kejahatan Duterte, dengan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pasukan keamanan terlibat dalam pembunuhan tanpa peradilan.

Duterte memenangkan pemilihan umum pada Mei setelah bersumpah akan memberantas penyelundupan narkotika dalam enam bulan, dan berjanji bahwa 100.000 penjahat akan dibunuh dalam proses itu.

Sejak dia menjabat pada 30 Juni sekitar 3.000 orang tewas, sekitar sepertiga dari mereka diduga ditembak mati oleh polisi dan sisanya dibunuh oleh penyerang tidak dikenal, menurut statistik polisi.

“Kami tidak dan tidak akan pernah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum kami untuk menembak mati orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan narkotika,” kata menteri luar negeri itu dalam Sidang Majelis Umum PBB.

“Pembunuhan tanpa peradilan tidak memiliki tempat dalam masyarakat kami dan dalam sistem peradilan pidana kami.”

Menteri luar negeri itu mengatakan dalam Sidang Majelis Umum PBB bahwa popularitas Duterte mencapai 92 persen di dalam negeri karena sikapnya dan mengungkapkan bahwa banyak yang salah paham mengenai kampanyenya.

“Namun, tindakan kami menjadi berita utama di dalam negeri dan menarik perhatian dunia internasional untuk alasan yang salah,” imbuhnya.

Dia berpendapat bahwa korupsi dan narkoba "mencerai-beraikan banyak masyarakat kami, menghancurkan keluarga kami dan memupuskan harapan dan impian rakyat kami -muda dan tua- akan masa depan yang lebih cerah.” (AFP)