Filipina Sebut Kritikan PBB Tidak Berdasar dan Ceroboh

Dalam foto yang diambil 23 Juli 2016, jenazah korban, yang ditembak oleh sekelompok pria bersenjata, terbaring di Manila. Pemerintah Filipina pada 19 Agustus 2016 mengatakan bahwa pernyataan PBB "tidak berdasar dan ceroboh" karena mengatakan penindakan keras Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba merupakan kejahatan di bawah hukum internasional.(Foto: AFP)

MANILA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Filipina, hari Jumat (19/8), mengkritik pernyataan PBB sebagai sesuatu yang “tidak berdasar dan gegabah.” Dalam pernyataannya, PBB menyebutkan bahwa perang berdarah yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte terhadap pengedar narkoba merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

Kepala penasihat hukum Duterte, Salvador Panelo, mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah tidak mendalangi pembunuhan di luar jalur hukum yang menargetkan para tersangka pelaku tindak kejahatan, menantang pakar HAM PBB untuk berkunjung dan melakukan penyelidikan ke Filipina.

Dua pakar HAM PBB pada Kamis mengatakan bahwa seruan langsung Duterte terhadap penegak hukum dan masyarakat untuk membunuh tersangka pengedar narkoba “sama halnya memberikan hasutan untuk melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan, berdasarkan undang-undang internasional.”

“Ketika Anda berada di New York atau di tempat lain, jauh dari Filipina dan Anda berkomentar seperti itu, itu benar-benar gegabah,” ujar Panelo.

“Pernyataan tersebut tidak pada tempatnya dan tak berdasar, dan sebaiknya mereka datang dan melihat sendiri situasi yang sebenarnya.”

Duterte (71) memenangkan pemilu pada Mei dengan janji akan memberantas puluhan ribu pelaku tindak kejahatan. Dia menawarkan hadiah kepada petugas keamanan untuk membunuh para pengedar narkoba. (AFP)