Fisipol UGM Buka Program Double Degree S2 Sosiologi

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka program Double Degree S2 Sosiologi. Program pendidikan jenjang master itu diselenggarakan bekerja sama dengan Master of Social Policy, University of Melbourne, Australia.

Pendaftaran dimulai bulan Februari ini. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut akan kuliah selama 2 semester di UGM dan 2 semester selanjutnya di Melbourne. Lulusan program ini akan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) Sosiologi dari UGM dan Master of Social Policy dari University of Melbourne.

Dekan Fisipol UGM, Dr Erwan Agus Purwanto, mengatakan pembukaan kelas internasional prodi double degree ini merupakan upaya nyata Fisipol UGM untuk menjadikan setiap prodi di Fisipol bisa bertaraf internasional. Saat peluncuran program Double Degree S2 Sosiologi di Ruang Seminar Timur Fisipol UGM, 27 Januari lalu, ia sempat menyatakan harapannya departemen lain dapat mengikuti Sosiologi.

Menurut Erwan tantangan era globalisasi sekarang ini menjadikan perguruan tinggi bisa menjalin kerja sama lebih luas di tingkat global, sehingga nanti bisa menghasilkan lulusan yang memiliki padangan dan wawasan global.  “Di dalam merespons globalisasi ini pula Fisipol siap dan sudah punya beberapa prodi bertaraf internasional, baik program sarjana dan pasacasarjana.

Peluncuran program Double Degree S2 Sosiologi ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berencana mengirim stafnya untuk menempuh pendidikan di program Double Degree ini. Lulusan dari prodi ini, diakui Erwan, tidak hanya mumpuni menyelesaikan persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam negeri, namun juga memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri.

Ketua Departemen Sosiologi Fisipol UGM, Dr Arie Sudjito, mengatakan ide peluncuran prodi S2 Double Degree ini berawal dari komitmen Fisipol UGM dengan BPJS Ketenagkerjaan terkait kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam pengembangan BPJS Ketenagakerjaan. “Ide besar dari program ini inisiatif dari kedua belah pihak tentang berbagai isu social policy. Namun, lewat prodi ini kita harapkan akan makin banyak riset universitas memfasilitasi kajian dan diskusi tentang tema ketenagakerjaan,” tuturnya.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, mengapresiasi pendirian prodi yang berkonsentrasi pada pengembangan keahlian dan perlindungan sosial tenaga kerja yang relevan dalam pengembangan BPJS Ketenagakerjaan. “Kerja sama pengiriman karyawan kami menjadi mahasiswa di UGM sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kapabilitas organisasi kami,” katanya.

Ia menerangkan tantangan yang dihadapai BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidaklah mudah karena baru sekitar 48 juta dari 118 angkatan kerja yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.  “Ada sekitar 59 persen pekerja yang belum tercover. Pekerjaan yang saya kira tidak ringan,” ujarnya.

Meski begitu, imbuhnya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus merekrut angkatan kerja agar bisa tercover BPJS sehubungan dengan makin bertambahnya jumlah usia kerja produktif. (ugm.ac.id)

Editor : Sotyati