Forum Antariman Jenewa: Perubahan Iklim Berdampak pada HAM
JENEWA SWISS, SATUHARAPAN.COM – Perubahan iklim meningkatkan ketimpangan dan berdampak pada integritas dan keamanan teritorial serta memancing perpindahan paksa penduduk sehingga mempengaruhi hak asasi manusia secara serius manusia di seluruh dunia. Ini menjadi pesan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang diselenggarakan di Jenewa.
Seperti diberitakan pada Rabu (25/6), dalam acara ‘Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia – dan Etika Perspektif’ yang berlangsung pada 19 Juni itu berkumpul sekitar empat puluh peserta. Di antaranya para ilmuwan, perwakilan dari yayasan, dan pemimpin agama. Mereka menekankan perubahan iklim itu akan berdampak serius terhadap hak asasi manusia.
Eksekutif Program Dewan Gereja Sedunia untuk Kepedulian Ciptaan dan Keadilan Iklim Dr Guillermo Kerber menyoroti relevansi etika dalam diskusi perubahan iklim dan hak asasi manusia. Dia mengingatkan Forum Antar Iman Jeneva untuk Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Hak Asasi Manusia (GIFCCEHR, Geneva Interfaith Forum on Climate Change, Environment and Human Rights) bersama dengan LSM dan beberapa negara telah menyerukan pembentukan mandat Prosedur Khusus atas Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim.
Dr Renate Christ, Sekretaris Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) menjelaskan perubahan iklim berdampak buruk terhadap hak-hak paling dasar rakyat seperti kesehatan dan pekerjaan.
Mempertimbangkan Laporan Penilaian Kelima (AR5, Assessment Report 5) dari Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), dia mengatakan bahwa perubahan iklim meningkatkan ketidaksetaraan dan mempengaruhi integritas dan keamanan teritorial. Dalam konteks ini, Laporan Penilaian Kelima (AR5) menyoroti bahwa pengurangan emisi CO2 terus menjadi hal penting untuk secara efektif mengurangi dampak perubahan iklim.
Dr Renate Christ menyatakan bahwa gerakan iklim berdasarkan ilmu pengetahuan dapat membantu melindungi hak-hak dasar individu baik dalam generasi ini dan yang akan datang, seperti perubahan iklim menimbulkan permasalahan keadilan antar generasi.
Daniel Murphy dari Yayasan Keadilan Lingkungan (EJF, Environmental Justice Foundation), menunjukkan perubahan iklim memancing perpindahan paksa dan dengan demikian serius mempengaruhi hak asasi manusia di seluruh dunia, menurut pekerjaan Yayasan di pelbagai belahan dunia.
Yayasan Keadilan Lingkungan (EJF) telah bergabung bersama yang lain menyerukan Dewan HAM PBB untuk menunjuk seorang Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim.
Sementara Direktur Eropa dari Universitas Spiritual Dunia Brahma Kumaris, Suster Jayanti, berbagi cara mereka melaksanakan proyek-proyek beton pertanian dan energi surya di India untuk mengatasi perubahan iklim.
Dia mengatakan bahwa ada etika di balik inisiatif itu, kesamaan dan keadilan yang membuat mereka menyumbangkan hal yang berharga. Dia menyerukan untuk menyatukan kepala dan hati untuk memberi tempat kesadaran rohani dan etika yang dibagikan sebagai keluarga global dengan nilai-nilai seperti perdamaian, kasih, dan sukacita.
Campur tangan dari bawah ini menyoroti dampak perubahan iklim di Papua Nugini, hubungannya antara bukti ilmiah dan tanggung jawab negara tertentu atas emisi CO2, kebutuhan berbisnis dalam menangani perubahan iklim.
Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan iklim akan berlanjut di Dewan Hak Asasi Manusia untuk membahas resolusi baru atas masalah itu.
Lebih lanjut ditekankan kebutuhan untuk mengaitkan diskusi ini dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang proses Perubahan Iklim dan KTT Iklim PBB yang akan berlangsung pada bulan September 2014 di New York.
Acara ini diselenggarakan Forum Antar Iman Jeneva untuk Perubahan Iklim, Lingkungan, dan Hak Asasi Manusia (GIFCCEHR, Geneva Interfaith Forum on Climate Change, Environment and Human Rights), dengan Dewan Gereja Sedunia (WCC, World Council of Church) merupakan anggota pendirinya. Forum ini juga didukung bersama-sama belasan organisasi masyarakat sipil. (oikoumene.org)
Editor : Bayu Probo
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...