Freeport Ancam Lakukan PHK Bila Pemerintah Stop Izin Ekspor

PHOENIX, SATUHARAPAN.COM - Permintaan pemerintah Indonesia yang mengharuskan Freeport McMoRan Inc. membayar deposit sebagai jaminan untuk membangun smelter baru sebagai syarat dilanjutkannya izin ekspor, dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan pada pertengahan 2014 yang dicapai oleh pemerintah dan Freeport.

Pernyataan ini datang dari CEO Freeport McMoran Inc. pada hari Selasa (26/1) dalam conference call dengan para analis.

Pernyataan ini menyusul langkah pemerintah Indonesia yang mengatakan  raksasa tambang itu harus menyediakan deposit US$ 530 juta paling lambat hari Kamis (28/1) apabila izin ekspornya yang sudah habis akan diperpanjang.

Penghentian ekspor akan memberikan pukulan besar terhadap keuntungan Freepot dan dapat menyurutkan kemungkinan pemerintah mendapatkan penerimaan dari salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia.

Terhentinya ekspor Freeport juga berkemungkinan melambungkan harga tembaga di pasar global yang telah merosot 6 persen tahun ini.

Menurut pejabat Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, izin ekspor Freeport akan berakhir pada hari Kamis (28/1),  mengoreksi pernyataan sebelumnya yang mengatakan batas akhirnya pada hari Selasa (25/1).

"Para pejabat tertentu di Kementerian ESDM meminta kami harus terus membayar pajak ekspor dan menyetor ke escrow account yang cukup besar untuk mendukung pengembangan smelter," kata CEO Freeport, Richard Adkerson, sebagaimana dilansir oleh kantor berita Reuters.

dalam pertemuan terkait dengan pengumuman laporan keuangan kuartal keempat perusahaan tersebut.

"Titik-titik ini tidak konsisten dengan pengaturan yang telah kami sepakati dengan pemerintah pada pertengahan 2014," kata dia.

Kesepakatan tersebut, kata dia, adalah Freeport harus menjual kepada pemerintah saham yang lebih besar dan berinvestasi dalam pemrosesan domestik dalam rangka mendapatkan perpanjangan kontrak sesudah 2021.

Adkerson mengatakan sampai saat ini Freeport masih terus berdiskusi dengan pemerintah dan ia yakin izin ekspor Freeport akan diperoleh.

"Kami saat ini sangat yakin bahwa kami akan mendapatkan izin ekspor ini. Tetapi jika ada aspek dari pekerjaan kami dengan pemerintah Indonesia yang akan berubah, maka dengan sangat disayangkan,  kami akan dipaksa untuk mengurangi kegiatan-kegiatan pembangunan, mengurangi tenaga kerja, dan mengambil aksi-aksi untuk melindungi perusahaan kami," kata dia.