Full Day School Harus Disertai Pemetaan Data Sekolah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Fraksi PPP DPR RI menyatakan pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicobakan penerapan sekolah sehari penuh (full day school).

"Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS, dan mana sekolah yang tidak atau belum mampu menerapkan program ini," kata Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati di Jakarta, Selasa (20/9), terkait rencana pemerintah melaksanakan program sekolah sehari penuh untuk provinsi tertentu.

Dalam praktiknya, kata dia, sekolah negeri justru kualitasnya jauh di bawah sekolah yang dikelola pihak swasta. "Sangat sedikit sekolah negeri yang memiliki kualitas unggul," katanya.

Apalagi, kata anggota Komisi X DPR RI itu, kalau melihat kondisi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah, sungguh memprihatinkan. Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut. "Harus dilihat dari berbagai aspek terkait rencana kebijakan tersebut," katanya.

Presiden Joko Widodo, dalam acara di Pondok Pesantren Darusaalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/9) megatakan, akan merealisasikan program "full day school" di sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satu dasar mendorong program tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk penanaman karakter anak didik.

"Pijakan dasar yang melatari rencana tersebut memang menjadi concern bersama kita, yakni soal penanaman moral dan akhlak kepada anak didik," katanya.

Menurut dia, mengusulkan ide FDS sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan moral dan akhlak anak didik bukanlah satu-satunya cara. "Karena di saat yang bersamaan, ide FDS ini juga memiliki tantangan dan persoalan di lapangan," katanya.

Tantangan itu, mulai dari soal fasilitas pendukung, sumber daya manusia, yang ujung-ujungnya pada persoalan pendanaan.

Dalam praktiknya, FDS telah berlangsung di sekolah-sekolah khususnya di sekolah swasta yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Hampir satu hari penuh, anak didik berada di sekolah mulai pukul 07.00 hingga sekitar pukul 15.00 WIB.

Anak-anak belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. "Tentu dari sisi biaya, sekolah di swasta jauh lebih mahal dibanding di sekolah milik pemerintah yang tidak dipungut biaya sama sekali," katanya.

Penerapan FDS, yang rencananya dilakukan di sejumlah provinsi harus tetap mempertimbangkan soal ketersediaan fasilitas pendukung mulai infrastruktur, SDM dan fasilitas penunjang. "Jangan sampai, rencana ini dipaksakan sehingga praktik di lapangan berantakan bahkan cenderung mengganggu proses kegiatan belajar-mengajar." (Ant)

Editor : Sotyati