Gagal di Sektor Ekonomi, Inflasi DKI Capai 8,95 Persen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 dalam rapat paripurna yang digelar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ahok, sapaan akrabnya, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah Saefullah mendatangi Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (6/4) pukul 13.30 WIB.

Sesuai diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPJ ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur kepada masyarakat, pemerintah pusat, dan legislatif.  

Dalam laporan hasil pembangunan secara makro, salah satunya meliputi indikator ekonomi, DKI Jakarta tampaknya gagal dalam menekan laju inflasi selama 2014

Tingkat inflasi DKI mencapai 8,95 peren, yakni naik 0,95 persen dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 8 persen.

“Kenaikan inflasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM pada November 2014 yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara total. Di samping itu pada tahun 2014 pemerintah pusat juga menaikkan tarif dasar listrik (TDL),” kata Ahok dalam laporannya.

Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada 2014 mencapai Rp 1.761,41 triliun, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 214,37 triliun atau sebesar 13,86 persen dibanding dengan 2013 yang hanya sebesar Rp 1.547,04 triliun.

“Selanjutnya dapat saya laporkan bahwa PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp 174,82 juta atau meningkat 12,66 persen dibanding 2013 yakni sebesar Rp. 155,17 juta,” ujar Ahok.

Pada 2014, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen sedikit lebih lambat dibandingkan 2013 yang mencapai 6,11 persen. Hal ini diduga disebabkan oleh perekonomian global yang masih dalam proses pemulihan sehingga menyebabkan ekspor produk Jakarta mengalami perlambatan bahkan mengalami penurunan.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (lPM), kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan.

“Angka IPM dari 78,33 pada 2012 meningkat menjadi 78,59, pada 2013, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional, yakni sebesar 73,81,” kata Ahok.

Untuk indikator sosial, jumlah penduduk miskin di DKl Jakarta pada September 2014 tercatat sebesar 412,79 ribu orang atau 4,09 persen dari total penduduk. Jumlah ini meningkat jika dibanding 2013 yang hanya sebesar 371.700 ribu atau 3,72 persen.

“Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini diduga disebabkan oleh tingginya inflasi pada 2014. Kenaikan angka inflasi ini berakibat terhadap meningkatnya angka garis kemiskinan 2014 sebesar 5,8 persen dari 2013. Kondisi ini diduga menambah jumlah penduduk miskin,” ujar Ahok. 

Editor : Sotyati