Gamawan Fauzi, Ormas dan FPI

SATUHARAPAN.COM – Baru-baru ini publik memberi respons ketika Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengeluarkan pernyataan tentang pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan bekerja sama dengan Ormas, termasuk dengan FPI (Front Pembela Islam).  Mengapa publik bereaksi atas pernyataan ini?

Ada beberapa hal yang bisa dikemukakan. Pertama, anjuran agar pemerintah daerah untuk membina dan bekerja sama dengan Ormas untuk program-program pembangunan di daerah masing-masing sebenarnya tampak ganjil, walaupuan hal tu pernyataan yang umum saja.

Ganjil, karena pernyataan itu seolah-olah mengatakan bahwa selama ini ormas tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah tidak bekerja sama dengan ormas untuk program pembangunan. Di sisi lain, Gamawan sepertinya menyamakan seluruh Ormas yang harus dibina, padahal hanya sebagian saja Ormas yang sering membuat masalah, dan Gamawan mestinya mengetahui melalui pemberitaan media massa.

Jadi, pernyataan ini hanya muncul dari pihak yang tidak memahami bagaimana relasi Ormas dan Pemda, atau itu pengalaman Gamawan sebelun menjadi Mendagri. Sebab, banyak Ormas yang justru mengisi pembangunan di masyarakat yang tak disentuh oleh pemerintah daerah. Di daerah-daerah, banyak Ormas dalam berbagai bentuknya justru bekerja dengan kekuatan swadaya mereka untuk pembangunan di masyarakat. Tanpa anjuran itu, banyak Ormas yang bekerja tanpa berkoar dan publikasi.

Ormas-ormas yang giat di bidang lingkungan bekerja bersama komunitas di tingkat akar rumput untuk kelestarian lingkungan. Ormas lain bekerja di bidang pendidikan, karena pemerintah gagal memberikan pendidikan dasar bagi seluruh anak muda.

Tak sedikit juga ormas yang bekerja untuk pembangunan modal sosial bagi keutuhan bangsa, melalui program di tingkat komunitas. Atau ormas yang bekerja untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan warga, mengembangkan pengetahuan dan skill kewirausahaan. Semua itu baru gambaran umum.

Ormas-ormas ini bekerja dengan swadaya mereka, dan bekerja untuk masyarakat, bahkan banyak yang tanpa pamrih. Memang cerita yang muncul tentang relasi Ormas dan  pemerintah lebih sering bernada negatif, karena birokrasi di pemerintah sering menjadi hambatan. Secara alamiah,  mental birokrasi yang korup selalu tidak sejalan dengan Ormas yang mengembangkan masyaraat sipil yang kritis dan mandiri.

Jadi, jangan-jangan justru Mendagri yang harus membina pemda bagaimana menjadi birokrasi yang bisa bekerja dengan masyarakat dan Ormas. Banyak masalah justru berada di Birokrasi, dan bukan di Ormas. Bahkan kerja Ormas banyak yang terhambat oleh birokrasi.

Namun demikian, tidak sedikit juga pemerintah daerah yang bekerja erat dengan ormas-ormas untuk berbagai program pembangunan di masyarakat. Yang membedakan hanyalah kerja mereka tidak selalu dicatat dalam pidato pejabat pemerintah.

Dalam konteks yang seperti itu, pernyataan Gamawan Fauzi tidak jelas mau menyotori apa dan untuk apa? Justru yang tertangkap adalah miskinnya pemahaman tentang situasi ini. Dan hal ini kembali menegaskan kesalahan pemahaman tentang Ormas yang melatarbelakangi keluarnya UU Ormas, yang sampai sekarang terus ditentang melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, penyebutan FPI dalam imbauan itu, menandai Ormas ini begitu pentingnya bagi Gamawan, bahkan melebihi dari ribuan Ormas lain. Dan Masyarakat lalu bertanya tentang motivasi Gamawan atas pernyataan itu.

Di antara Ormas yang ada di Indonesia, FPI merupakan salah satu yang muncul dalam berita karena terlibat, entah lembaga atau perorangan, dalam aksi yang dinilai masyarakat mengandung unsur kekerasan, bahkan mengundang protes dan usulan untuk dibubarkan. Sekarang masih muncul petisi tentang hal tersebut.

Namun dalam konteks ini, masalah lebih kepada pernyataan Gamawan. Mengapa justru menyebut ormas tersebut, dan bukannya menyebut Ormas lain yang bahkan bukan saja berperan dalam pembangunan bangsa, tetapi telah berperan dalam memerdekakan bangsa ini. Hal ini yang mengundang reaksi publik atas pernyataan Gamawan.

Kasus ini memang tidak istimewa, dalam pengertian pemerintah terlalu sering tampil dalam pernyataan naif seperti itu. Hal ini adalah bagian dari kekeliruan mind set pemerintahah ini. Dan banyak masalah di negeri ini justru muncil akibat mind set seperti itu. Sayangnya, di tengah kritikan atas pernyataan itu, pejabat kita lebih suka berkelit daripada koreksi.