Gambia Lantik Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

BANJUL, SATUHARAPAN.COM - Gambia telah meluncurkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Yahya Jammeh. Jammeh dituduh menyiksa dan membunuh pihak yang dianggapnya sebagai lawan.

Negara kecil Afrika Barat itu melantik 11 anggota komisi baru itu, hari Senin (15/10).

Presiden Adama Barrow dalam sebuah cuitan di Twitter mengatakan: "Mari kita bersama-sama mengatakan: 'Jangan pernah lagi ada orang menindas kita sebagai sebuah bangsa. Jangan pernah lagi Gambia yang indah mengalami tirani minoritas terhadap mayoritas'."

Korban, saksi, dan tersangka pelaku kejahatan dijadwalkan untuk mulai memberi kesaksian kepada komisi akhir bulan ini. Prosesnya diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua tahun.

Jammeh memerintah Gambia selama 22 tahun setelah merebut kekuasaan dalam kudeta 1994. Ia melarikan diri ke pengasingan di Equatorial Guinea pada bulan Januari 2017 setelah kalah dalam pemilihan yang dimenangkan presiden sekarang ini Presiden Barrow.

Jammeh awalnya tidak menerima hasil pemilu itu, tetapi kemudian mengundurkan diri menyusul tekanan dari para pemimpin regional.

Pemerintah Jammeh dituduh melakukan eksekusi, penghilangan, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya selama berkuasa lebih dari dua dekade.

Negara-negara Afrika lainnya telah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang paling terkenal adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan setelah berakhirnya apartheid 1994. Komisi itu menganjurkan orang-orang untuk mengakui kejahatan di masa lalu dan memungkinkan korban berbicara menentang kejahatan yang dilakukan terhadap mereka di forum publik.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Gambia akan memiliki kekuatan untuk memberi saran mengenai siapa yang harus dituntut dan merekomendasikan kompensasi finansial kepada para korban. (VOA)

Editor : Melki Pangaribuan