Ganjar: Kesejahteraan Wartawan Harus Ditingkatkan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: dok.satuharapan.com/Prasasta Widiadi)

BATAM, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kesejahteraan wartawan harus ditingkatkan agar bisa menjaga idealisme dalam menjalankan profesi mereka.

"Kalau pers bisa berimbang, akan bagus. Tapi perimbangan itu akan semakin berat, dugaan saya, karena bayaran wartawannya kurang," kata Ganjar usai acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).

"Perusahaan (media) harus ikut memikirkan dan bertanggung jawab, sebab kalau enggak demoralisasi akan terjadi di sana," tambahnya.

Ganjar mengatakan bayaran wartawan yang kebanyakan di bawah standar dengan resiko pekerjaan tinggi itu justru berbahaya untuk menjaga idealisme wartawan.

"Saya dikasih tabel bayaran dari wartawan, itu masih mengenaskan. Ini bahaya untuk sebuah sikap menjaga idealisme. Itu akan sangat rentan sekali," tegas Ganjar.

Ganjar pun mencetuskan ide agar dibuat standar gaji untuk wartawan sehingga wartawan bisa menjaga profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.

"Perlu ada semacam UMR, UMK, atau bayaran khusus terkaitan dengan pers agar mereka masuk ke sebuah jabatan yang prestisius sehingga mereka bisa menjaga idealismenya. Tentu kita mengharapkan (jumlahnya) tidak tinggi lah tapi cukup," tutur Ganjar.

Ganjar hadir bersama 31 kepala daerah lainnya dalam peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam.

Kepemilikan Media yang Bermasalah

Sementara penulis dan wartawan Indonesia Arswendo Atmowiloto menilai pers Indonesia masih sehat akan tetapi kepemilikan media yang bermasalah sehingga membuat ada keberpihakan tertentu.

"Pers Indonesia masih baik dan sehat, tetapi saat ini, mudah-mudahan tidak berlanjut, kepemilikan perusahaan media itu yang masalah," kata Arswendo usai acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015.

Pada kesempatan itu, Arswendo juga mengatakan bahwa kebebasan pers tidak akan membuat pers kebablasan selama wartawan selalu berpegang teguh pada fakta dan data.

"Selama ada fakta dan data itu namanya tidak kebablasan," tambahnya.

Arswendo justru mengkhawatirkan perkembangan sosial media yang menjadi tempat orang-orang mengekspresikan pendapatnya.

Menurutnya, kebablasan berekspreksi itu justru terjadi di sosial media karena tidak ada yang mengontrol.

"Media indonesia yang harus jadi perhatian terbesar itu justru sosial media. Itu tidak ada yang mengontrol. Stream line untuk televisi juga tidak ada yang kontrol," jelasnya.

HPN diperingati setiap tahun pada 9 Februari sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

Peringatan Hari Pers Nasional 2015 dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah kunjungan kenegaraan di Filipina.

Hari pers 2015 yang diusung dengan tema "Pers Sehat, Bangsa Hebat" dihadiri pula oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan serta sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selain itu juga dihadiri perwakilan negara-negara tetangga. (Ant)