Gara-gara PMN, Gerindra akan Tolak RAPBN 2016?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memberi sinyal akan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang telah diajukan pemerintah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemy Francis, menolak adanya suntikan dana ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016.

"Kalau lihat tren di komisi penolakan pasti ada, kita akan lakukan secara kritis dan mungkin penolakan," ucap Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis di luar Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (29/10).

Fary menilai tidak masuk akal adanya dana PMN untuk BUMN pada RAPBN 2016 yang sebesar 39 triliun rupiah. Padahal, serapan anggaran PMN pada tahun 2015 sangat rendah.

"Tahun pertama ini kita setujui PMN 62 triliun rupiah dan sekarang ingin ajukan 39 triliun rupiah. Padahal serapan anggarannya hanya 28 triliun rupiah tahun ini," ucap Fary.

Dia menyarankan, dana 39 triliun rupiah tersebut lebih baik dialokasikan untuk program-program yang pro rakyat seperti dana untuk desa 1 miliar rupiah per desa yang selama ini belum berjalan dengan baik. "Kenyataannya dana desa tidak dilakukan sungguh-sungguh, bahkan kita lihat setengah hati. Maka berkaitan PMN 39 triliun rupiah sekarang berikan pada program pro rakyat bukan PMN. Kita berikan dana itu untuk amanat UU dana desa," ujar Ketua Komisi V DPR itu.

Selain dialokasikan untuk dana desa, Gerindra juga minta kelebihan anggaran PMN dialokasikan untuk dana-dana taktis seperti penanggulangan bencana seperti asap, banjir dan lainnya. Meski akan menolak RAPBN 2016, Gerindra siap membahas dengan pemerintah.

"Kalau dalam pembahasan internal pikiran kita bisa disesuaikan berkaitan anggaran pro rakyat, kita sesuaikan. Kalau tetap dengan apa yang sekarang, Fraksi Gerindra akan menolak," tutur Fary.

Editor : Bayu Probo