Gedung Putih Dorong Program Nuklir Arab Saudi

WASHINGTON DC , SATUHARAPAN.COM – Beberapa pejabat senior Gedung Putih telah mendorong usaha Amerika untuk memberi teknologi nuklir kepada pemerintah Arab Saudi, walaupun ada keberatan dari para pejabat keamanan nasional dan etika. Hal ini terungkap dalam laporan Kongres AS yang mengutip para pengungkap rahasia dalam pemerintahan Presiden Trump.

Anggota DPR dari partai Demokrat dan Republik telah menyatakan keprihatinan, bahwa Arab Saudi akan bisa membuat senjata nuklir, kalau teknologi Amerika dialihkan ke negara itu tanpa langkah-langkah keamanan yang baik.

Komite Pengawas dalam DPR yang kini dikuasai Partai Demokrat hari Selasa (19/2),  membuka penyelidikan tentang laporan beberapa orang pengungkap rahasia yang mengatakan telah menyaksikan sejumlah “tindakan yang tidak normal” di Gedung Putih tentang usul pembangunan puluhan pembangkit listrik nuklir di Arab Saudi.

Laporan itu memicu keprihatinan, ada orang-orang di dalam Gedung Putih, yang berusaha menghindari prosedur keamanan nasional yang menyangkut teknologi nuklir. Laporan itu muncul ketika menantu Presiden Trump, Jared Kushner, sedang menyusun rencana perdamaian di Timur Tengah yang bisa mencakup sejumlah program bantuan ekonomi bagi Arab Saudi. Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas laporan ini.

Kata laporan itu, usaha untuk membagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi didorong oleh mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn, yang dipecat oleh Presiden Trump tahun 2017. Seorang pejabat keamanan nasional yang dekat dengan Flynn dan kini masih bekerja di Gedung Putih melanjutkan usaha itu.

Penyelidikan tentang rencana itu diumumkan hari Selasa (19/2) oleh ketua komite pengawasan dan pembaharuan DPR, Elijah Cummings.

Laporan komite yang disusun berdasarkan keterangan pengungkap rahasia dan komunikasi email, menunjukkan bagaimana Dewan Keamanan Nasional dan para pejabat etika pemerintah berulang kali memperingatkan, tindakan Flynn dan sejumlah pembantu seniornya bisa melanggar peraturan federal tentang konflik kepentingan, dan berbagai peraturan tentang pengalihan teknologi nuklir kepada negara asing.

Penyelidikan itu kembali menyoroti tindak-tanduk Flynn dalam pemerintahan Trump, sambil Flynn menunggu vonis yang akan dijatuhkan pengadilan kepadanya karena berbohong kepada FBI dalam penyelidikan tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016.

Kata laporan komite DPR tadi, para pengungkap rahasia itu memberikan keterangan kepada komite karena khawatir adanya usaha Gedung Putih untuk mempercepat pengalihan teknologi nuklir Amerika ke Arab Saudi, karena hal itu bisa melanggar Undang-Undang Tenaga Atom.

Laporan komite itu hampir sama dengan laporan yang pernah dikeluarkan oleh kantor berita ProPublica tahun 2017, yang memerinci keprihatinan tentang pengalihan teknologi nuklir yang dikenal dengan nama “Rencana Marshall bagi Timur Tengah.”

Pemerintah Amerika menjalankan rencana untuk membangun kembali Eropa yang hancur setelah Perang Dunia II, yang disebut Marshall Plan, yang diambil dari nama menteri LN Amerika saat itu. (Voaindonesia.com)