Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Anti-Korupsi Perlu Diperkuat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua PP Pemudah Muhamadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, gerakan pemberdayaan masyarakat anti-korupsi perlu diperkuat.

Sebab, kata Dahnil karena korupsi semua aspek kehidupan menjadi rusak. Kemiskinan masyarakat menjadi salah satu dampak dari aksi korupsi keuangan negara.

"Korupsi disebabkan buruknya tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang tidak kompetitif lantaran diisi oleh mereka pemburu rente. Anggaran publik dirampok," kata Dahnil Anzar dalam diskusi publik 'Korupsi, Kemiskinan, dan Keberdayaan Umat' di gedung DPD, Senayan, Jakarta Pusat, hari, Kamis(10/3).

Menurut Dahnil masyarakat perlu diingatkan buruknya pelayanan publik akibat dari perilaku pejabat korup. Sayangnya, korupsi kerap kali berada di ruang elit dan hukum.

Oleh sebab itu isu korupsi mesti digeser menjadi gerakan masyarakat.

"Korupsi ini harus digeser menjadi gerakan umat atau masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, dengan meleknya masyarakat terhadap perilaku korupsi para pejabat negara, maka berpeluang banyaknya gerakan masyarakat melawan korupsi. Gerakan anti korupsi tidak melulu dilakukan oleh lembaga pengak hukum, namun juga kelompok masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan dalam memberikan informasi dan pendidikan terhadap anti korupsi masti maksimal. Dengan begitu, peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik dapat maksimal.

"Dampak korupsi menghancurkan distribusi sumber daya. Semua masalah di negeri ini kerap berujung ke korupsi," katanya.

Editor : Bayu Probo