Gereja Ajak Warga Boikot Hasil Pilkada Mimika

TIMIKA, SATUHARAPAN.COM - Pastor Paroki Katedral Tiga Raja Timika, Papua mewakili Gereja Katolik setempat mengajak umat, tokoh agama dan umat dari agama lain memboikot hasil Pilkada 10 Oktober 2013 yang penuh dengan sandiwara demokrasi.

"Kalau memang agamamu dan agamaku mengajarkan nilai kebenaran, nilai keadilan dan nilai kejujuran maka marilah kita bersatu melakukan aksi nyata," kata Pastor Amandus.

Aksi nyata yang akan dilakukan berupa tidak berdiam diri terhadap kebobrokan Pilkada Mimika, bertindak sebagai orang beriman tanpa kekerasan serta berbuat sesuatu sebagai tanda tidak setuju dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Pastor Amandus mengajak, melalui mimbar gereja jajarannya mengajak umat Katolik yang masih mempunyai hati nurani serta kehendak baik untuk melakukan tindakan boikot.

"Sebuah kemenangan yang dicapai dengan cara menginjak-injak harkat dan martabat umat manusia tidak bisa diterima oleh orang yang mempunyai akat sehat, apalagi orang beriman. Sekali lagi jangan diam, bergeraklah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat beragama," imbau Pastor Amandus dalam seruannya.

Ia menambahkan, Gereja Katolik sebetulnya tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih dan akan ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018 jika pemimpin yang terpilih itu benar-benar hasil pemilihan demokratis, tanpa rekayasa.

Namun jika pemimpin yang terpilih itu bukan hasil sebuah pesta demokrasi yang jujur, bersih, adil serta bermartabat maka Gereja Katolik sangat menyesalkannya dan menyeruhkan umat serta umat beragama lain untuk bergabung dalam aksi solidaritas.

Politik tidak bermartabat dan tidak terpuji dalam Pilkada Mimika berupa tindakan memaksa rakyat untuk memilih calon tertentu baik secara halus maupun terang-terangan.

Selain itu, adanya serangan tengah malam berupa tindakan bagi-bagi uang pulsa, serangan fajar berupa tindakan bagi-bagi uang ojek ke TPS, pemaksaan halus maupun kasar kepada aparat birokrasi, kepala distrik, kepala kampung, lurah, Ketua RT/RW serta perangkat penyelenggara Pilkada dengan menjanjikan uang atau jabatan.

Selanjutnya, mengajak warga untuk melakukan pencoblosan berkali-kali, berupaya menggandakan kotak suara, penambahan TPS serta pergantian alamat TPS secara tiba-tiba sesaat sebelum pemungutan suara serta menggiring anak-anak di bawah umur untuk mencoblos.

"Terlalu banyak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi kasat mata. Denah lokasi TPS bisa berubah mendadak. Orang bisa coblos berkali-kali bahkan ada kotak suara yang dibawa ke tengah hutan lalu ribuan surat suara dicoblos oleh seseorang. Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa naik signifikan 43 ribu dalam waktu beberapa bulan, sementara pada hari H ribuan karyawan di Tembagapura dan Amamapare yang mengantri di TPS tidak mendapat surat suara. Lalu surat suara yang banyak-banyak itu ke mana saja," kata kandidat Bupati Mimika, Trifena M Tinal hari Jumat (18/10) seperti dikutip dari beritamaluku.com.

Calon lainnya, Pieter Yan Magal mengatakan semua yang terjadi dalam Pilkada Mimika kali ini tidak bermartabat.

"Dari sejak awal semua ini adalah omong kosong. Apa yang terjadi di Mimika tidak bisa disebut pesta demokrasi. Yang terjadi sesungguhnya adalah kejahatan politik. Kami tidak bisa dibohongi, dikelabui dan dizolimi dengan cara-cara yang rendah seperti ini," tutur Piet Magal yang juga merupakan Wakil Ketua Non Aktif DPRD Mimika.

Terkait Pilkada Mimika, 10 Oktober 2013, hingga saat ini KPU setempat belum juga menggelar rapat pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada Mimika.

Dari 11 pasangan Cabup-Cawabup Mimika, sembilan kandidat sudah menyatakan menolak hasil Pilkada 10 Oktober 2013 dan meminta digelar Pilkada ulang.

Pilkada Mimika pada Kamis 10 Oktober 2013 diikuti 223.409 pemilih yang tersebar pada 12 distrik (kecamatan). Pemilih menyalurkan suara mereka pada 568 TPS. Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Abdul Muis-Hans Magal serta pasangan Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang. (Ant/beritamaluku)