“Gereja dan Masjid Bisa Jadi Tangan Pemerintah di Papua”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung, Muradi, meminta Pemerintah Republik Indonesia beranjak dari fokus perbaikan kesejahteraan dalam menangani masalah di Papua. Menurut dia, Pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan gereja dan masjid sebagai kepanjangan tangan dalam pembangunan di Papua

“Fokus Pemerintah pada Papua itu masih pengembangan kesejahteraan Papua. Seharusnya, Pemerintah bisa memaksimalkan peran gereja dan masjid dalam pembangunan di Papua,” ucap Muradi saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (18/7).

Dia mengambil contoh Gereja Injili di Indonesia (GIDI), karena mendapatkan dana dari bantuan donatur asing, merasa tidak memiliki kewajiban membantu kinerja Pemerintah. Padahal, seharusnya GIDI dan sejumlah lembaga gereja yang ada di Papua bisa menggerakkan sistem ekonomi dan politik di pulau terujung Indonesia itu. “Ini yang harusnya dimanfaatkan negara, menjadikan lembaga keagamaan untuk membangun interaksi antara warga Papua dan pendatang. GIDI dan lembaga gereja Papua harusnya bisa menggerakkan ekonomi dan politik,” ucap Muradi.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, penyelesaian masalah di Papua bukan sekadar kesejahteraan semata, melainkan menemukan solusi membangun interaksi yang baik antara warga asli Papua dan para pendatang. Sebab, masih banyak warga asli Papua yang menganut paham animisme dan dinamisme, sementara warga pendatang sudah memiliki agama, antara Islam atau Kristen.

“Ketika itu dimunculkan, ada kompetisi, ada asimilasi dan akulturasi antara warga asli Papua dan pendatang, di mana warga pendatang mengajak warga Papua untuk ikut ke dalam agama yang mereka percayai,” ujar Muradi.

“Itu masalah yang belum dipahami oleh Pemerintah,” dia menambahkan.

Editor : Sotyati