Gereja-gereja Mesir Tidak Ajukan Calon Presiden Tertentu

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Dewan Gereja-gereja Mesir, yang beranggotakan Gereja Koptik, Katolik, Anglikan, Injili dan Ortodoks Yunani menyatakan bahwa gereja tidak akan kembali mengajukan atau memberi dukungan pada calon presiden tertentu dalam pemilihan presiden Mesir mendatang.

"Dewan tidak memiliki peran politik (praktis), tetapi berpartisipasi dalam tugas nasional, karena kita adalah bagian dari bangsa ini," kata Pastor Bishoy Helmi Amin dalam sebuah wawancara dengan media berbahasa Arab, Al-Ahram, terkait peringatan setahun pembentukan dewan tersebut.

Amin mengatakan bahwa gereja tidak masuk ke politik dan tidak "mendorong" orang untuk memilih calon tertentu, termasuk pada kepala militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah-El-Sisi. Jenderal yang menggulingkan Presiden Mohammed Morsi itu belum mengumumkan pencalonan tetapi sebagian besar memperkirakan dia akan menang jika maju dalam pemilihan presiden.

"Masyarakat sekarang menyadari siapa yang terbaik untuk melayani negara dan akan setia untuk itu," kata Amin.

Dewan ini dibentuk oleh Paus Tawadros II, kepala Gereja Koptik Mesir, yang merupakan 90 persen dari penduduk Kristen di Mesir. Pendahulunya, Paus Shenouda, menyampaikan agagasan awal tentang Dewan tersebut, kata Uskup Helmi Amin.

Selama tahun pertama, Amin mengatakan, dewan telah mengadakan konferensi bersama menyatukan perwakilan dari lima gereja, dan menyelenggarakan konferensi lokal dan internasional tentang orang-orang Kristen di Timur Tengah dan tentang persatuan nasional. Namun beberapa kegiatan  Dewan harus dibatalkan karena ketidakstabilan politik.

Mesir dilanda gelombang kekerasan di jalan-jalan serta pemberontakan oleh kelompok militan sejak Presiden Mohammed Morsi dari kelompok Islam is digulingkan pada bulan Juli tahun lalu.

Kristen , yang membuat sekitar 10 persen dari penduduk negara itu , telah secara teratur mengeluh kurangnya hak dan kesempatan , dan serangan oleh ekstrimis Islam .

Konstitusi baru yang disetujui melalui referendum pada pertengahan Januari lalu juga berisi beberapa hal yang mengakomodasi  keluhan warga Kristen, termasuk kriminalisasi  terhadap orang yang pindah agama dengan paksa dan perlakuan sewenang-wenang.

Pasal lain dalam konstitusi menyatakan bahwa "parlemen mengeluarkan  undang-undang untuk mengatur dan membangun merenovasi gereja, menjamin warga Kristen memiliki  kebebasan untuk mempraktikkan ritual keagamaan mereka."

Konstitusi merupakan bagian dari roadmap reformasi di Mesir, termasuk pemilihan presiden dan parlemen pada musim panas 2014.

Dewan gereja-gereja itu telah membentuk  13 komite, dan berusaha untuk mengatasi gelombang ateisme di negara itu.

"Dalam sikap memberontak  dan melawan terhadap semua yang tradisional, unggul, atau berkuasa, beberapa dari mereka menyimpang dan menyangkal keberadaan Tuhan," kata Amin. "Kami menyelenggarakan lokakarya, menerbitkan buku dan membuat film untuk melawan argumen itu."

Dewan ini juga mengembangkan ide penyatuan di antara denominasi Kristen yang berbeda  di Mesir. "Kita harus memahami persatuan tidak akan datang jika ada ekstremis  di mana-mana. Tetapi ketika para pemimpin gereja yang berbeda bertemu, semangat yang baik diteruskan kepada generasi selanjutnya," kata dia. (ahram.org.eg)