Gereja India: Kaum Dalit Muslim dan Kristen, Kasta Paling Rentan India

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereja anggota Dewan Gereja Dunia (Word Council of Churches—WCC ) di India menyatakan keprihatinan mendalam atas diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat Kristen dan Muslim Dalit di sana. WCC India menuntut perlindungan hak atas kebebasan beragama dalam pertemuan dengan Prof Dr Heiner Bielefeldt, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Pertemuan dihadiri oleh sejumlah pemimpin gereja, aktivis hak asasi manusia, pengacara, akademisi, pemimpin komunitas Muslim dan perwakilan dari Konferensi Waligereja India, diselenggarakan oleh Dewan Nasional Gereja-Gereja di India (National Council of Churches in India—NCCI).

Bielefeldt saat ini mengunjungi India hingga 27 Februari atas undangan berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk Indian Institute Sosial dan Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi.

Menurut laporan berita dari NCCI, Dr Ramesh Nathan dari Kampanye Nasional Hak Asasi Manusia Dalit berbicara tentang berbagai formasi “tak tersentuh” yang dihasilkan dari sistem kasta yang dipraktikkan di India. Nathan menambahkan bahwa Dalit Kristen yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis kasta, tetapi tidak dilindungi oleh Undang-undang Pencegahan Kekejaman dalam konstitusi India, yang dimaksudkan untuk mencegah kekejaman terhadap kasta.

Konstitusi India memasukkan kaum Dalit ada dalam daftar kasta yang paling terpinggirkan yang membutuhkan perlindungan. Namun ketika menjadi Kristen atau Islam, orang-orang dan masyarakat ini dikecualikan dari langkah-langkah protektif dan afirmatif yang ditawarkan oleh pemerintah India.

Haji Ahmad Hafeez Hawari, seorang perwakilan dari komunitas muslim berbagi pada pertemuan NCCI bahwa pencalonannya untuk pemilihan umum nasional di bawah kategori “kasta dengan konstituen dicadangkan” ditolak karena ia adalah seorang muslim.

Hawari mengatakan bahwa ia mengalami diskriminasi dalam masyarakat muslim maupun dalam masyarakat yang lebih besar karena dia adalah seorang Dalit. Namun, karena afiliasi agamanya ia tidak bisa mencari posisi yang dilindungi dalam konstitusi India untuk kasta.

“Orang Kristen Dalit dan Muslim Dalit tidak dianggap Dalit oleh pemerintah kami, dan karenanya, mereka membantah mendapat program tindakan afirmatif yang memberdayakan masyarakat terpinggirkan,” kata Samuel Jayakumar, sekretaris eksekutif NCCI untuk Komisi Kebijakan, Tata Kelola dan Saksi Umum, yang memimpin pertemuan ini.

“Kami melihat ini sebagai diskriminasi berbasis agama terhadap Kristen dan Muslim Dalit di India,” katanya.

Leila Passah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kaum Muda Perempuan Kristen (Young Women’s Christian Association—YWCA) dari India juga mengungkapkan kepada  Pelapor Khusus tentang “perlakuan tidak manusiawi dijatuhkan kepada komunitas Dalit oleh polisi India, ketika mereka mengadakan protes damai di Delhi.”

Dia mengatakan “polisi memukuli demonstran dengan tongkat saat pemimpin Kristen dan Muslim berbaris menuju Gedung Parlemen untuk menyerahkan ke Perdana Menteri India, nota tuntutan.”

Sekitar 30 orang terluka dalam insiden ini dan beberapa demonstran termasuk pemimpin gereja ditahan di kantor polisi pada 11 Desember 2013, menurut laporan media.

Bielefeldt diakui isu diskriminasi terhadap Dalit di India, menyebut konversi agama ujian bagi kebebasan beragama. Dia menambahkan bahwa hak atas kesetaraan telah ditolak untuk komunitas Dalit di India dan mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti agama tertentu.

Bielefeldt meyakinkan peserta pertemuan bahwa mekanisme HAM PBB akan terus mengangkat masalah ini di forum mereka. (oikoumene.org)