Gerindra Identifikasi Tiga Kelemahan Utama Kabinet Jokowi
Tiga masalah mendasar pemerintahan Jokowi adalah garis komando yang tidak jelas, koordinasi antarinstansi yang amburadul dan kabinet kerja tanpa pikir panjang.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kenaikan harga beberapa komoditi seperti beras, BBM (Bahan Bakar Minyak) yang naik-turun, kenaikan gas elpiji, dan rencana kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL) membuat rakyat resah dan bingung. Bahkan mayoritas rakyat menilai pemerintah sekarang ini hanya main-main.
“Di saat rakyat sedang berjuang susah-payah untuk bertahan hidup, pemerintah justru seenaknya saja mengambil kebijakan jalan pintas yang merugikan, sehingga sangat wajar terjadi gejolak di masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan kepada pers di Jakarta, Jumat (10/4) siang.
Heri menegaskan, rakyat pantas kecewa dan marah karena kenaikan tersebut telah menambah beban hidup rakyat hingga mencapai 40 persen, dia mencontohkan rencana kenaikan Tarif Daftar Listrik yang sudah pasti akan menambah beban rakyat di tengah-tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
Akibat kebijakan itu, kata Heri, rakyat pantas risau karena pemerintah sepertinya sudah tidak berpihak lagi pada rakyat kecil. Masyarakat meragukan kepemimpinan pemerintah yang mengusung isu-isu besar kerakyatan pada kampanye Pemilihan Presiden namun tidak mampu merealisasikan.
Heri menyebut setidaknya ada tiga masalah mendasar pemerintahan yakni garis komando yang tidak jelas, koordinasi antarinstansi yang amburadul dan kabinet kerja tanpa pikir panjang. “Sumber utamanya adalah kepemimpinan yang lemah,” tegas dia.
Ditegaskan kembali, kalau kabinet kerja tahunya hanya menaikkan harga, tidak perlu sekolah tinggi. Kabinet Kerja itu mestinya adalah susunan orang-orang yang punya gagasan inovatif dan kreatif yang berdiri di atas fondasi ideologi Trisakti yang bekerja bukan untuk mempersulit rakyat. (dpr.go.id)
Editor : Eben Ezer Siadari
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...