Gerindra Sudah Terima Surat Pengunduran Basuki

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah menerima surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama, kader partai yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Abdul Harris Bobihoe di Jakarta Pusat, Rabu (10/9), Sekretariat DPP Partai Gerindra menerima surat pengunduran diri Basuki dari keanggotaan dan kepengurusan partai pada 10 September 2014 pukul 12.20 WIB.

"Kami menyayangkan karena Ahok (panggilan Basuki) termasuk salah satu kader yang kami anggap baik. Tetapi kalau dia menginginkan begitu ya sudah, tidak apa-apa," kata Harris.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, itu membuktikan Basuki kutu loncat.

"Kalau bener ya itu kita terima itu pilihan dia. Orang akan menilai track record dia. Ini bukti (Basuki) orang jadi kutu loncat," kata Fadli Zon saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/9).

Jika Ahok memutuskan keluar, Fadli menyatakan tidak akan berpengaruh pada partainya. Apalagi dia menilai sosok Basuki tidak memberikan banyak kontribusi bagi Gerindra dalam pemilihan presiden lalu.

"Gak ada dampaknya. Kalau itu betul. Kontribusi (Basuki) kecil dalam Gerindra, dalam Pilpres gak pengaruhnya," jelas Caleg DPR RI 2014-2019 terpilih itu.

Sebaliknya, Fadli justru menyikapi statemen Basuki yang menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD inkonstitusional. Fadli menyebut Basuki tidak paham berpartai dan pernyataan itu tidak sesuai etika.

"Kapasitas Ahok membicarakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD inkonstitusional, itu ngawur. Ahok tidak mengerti partai. Tidak sesuai etika. Cari alasan," katanya.

Basuki mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena berbeda pendapat dengan partai soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang saat ini masih menjadi perdebatan di DPR RI.

Ia berpandangan Pilkada seharusnya dilakukan secara langsung, sedang Partai Gerindra mengusulkan sistem pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Menurut dia, sistem pemilihan seperti itu akan membuat kepala daerah cenderung bekerja untuk menyenangkan anggota dewan, bukan untuk melayani rakyat. 

"Jadi ngapain main di partai politik, keluar saja. Gua keluar man dari partai politik kalau seperti begitu caranya," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

"Di luar plus dan minusnya, pemilihan kepala daerah tetap yang terbaik ialah dipilih oleh rakyat," kata Basuki. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja