Gerindra Tuding Jokowi Sebagai Aktor Politik Demo 4 November

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menuding Presiden Joko Widodo sebagai aktor politik demonstrasi aksi bela Islam 4 November 2016.

“Iya setiap peristiwa politik dan sosial pastilah ada aktor politik, termasuk Presiden yang juga bagian dari aktor politik sehingga terciptanya demo besar-besaran di Jakarta pada 4 November lalu,” kata Arief saat dihubungi di Jakarta, hari Senin (7/11).

Menurut Arief pada peristiwa 4 November tidak akan terjadi peristiwa politik jika Presiden Joko Widodo sendiri cepat tanggap dalam komitmennya untuk menegakkan hukum dan UU yang diduga telah dilanggar oleh warga negara Indonesia yang bernama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berstatus kepala daerah.

“Seharusnya kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Basuki Tjahaja Purnama itu murni kasus dugaan pelanggaran hukum dan UU, tetapi karena dia adalah seorang pejabat negara, seharusnya Presiden cepat tanggap dan mengerti betul dengan dampaknya agar tidak menjadi sebuah peristiwa masalah  sosial politik di masyrakat serta kegaduhan yang menyulut emosi masyrakat yang mengimani ajaran agama yang diduga dinistakan oleh Ahok,” kata dia.

Menurut Arief seharusnya Presiden dan para pembantunya tahu benar akan sebuah kasus dugaan  pelanggaran hukum dan UU yang dilakukan oleh seorang pejabat negara itu memerlukan izin Presiden untuk disidik dan diselidiki oleh Polri sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban hukum di masyrakat.

“Presiden seharusnya tahu dong, apalagi umat Islam adalah umat yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia termasuk Presiden sendiri yang tidak boleh menjadi sebuaha masalah sosial dan politik,” kata dia.

Jadi, lanjut dia, tidak ada aktor politik yang menyebabkan unjuk rasa menjadi kisruh dan rusuh. Menurutnya, itu hanya alasan Presiden untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menciptakan stabilitas nasional.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum