GMP Bung Karno Melawan Intoleransi Beragama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno menginisiasi konsolidasi masyarakat sipil dalam melawan intoleransi beragama. Selain bertujuan memajukan dialog intra dan antar agama, juga mendorong pembatalan Peraturan Daerah (Perda) dan fatwa yang menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Dalam pengamatan Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno sudah terjadi fenomena intoleransi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Demikian disampaikan Zulfan Lindan, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno, dalam siaran pers bertajuk ‘Melawan Intoleransi Beragama’ di Jakarta pada Jum’at (3/1).

Menurut GMP, tindak kekerasan atas nama agama sudah amat membahayakan masa depan bangsa. Gerakan intoleran yang memaksakan agama tertentu, mazhab tertentu, dengan cara kekerasan memegang dominasi urusan kebenaran. Gerakan intoleran merupakan rongrongan serius terhadap persatuan dan kerukunan beragama dan berbangsa yang dibutuhkan negara.

“Menjadi amat sering kita jumpai pemuka agama dan pejabat Pemerintah mengembangkan suatu perspektif intoleran dalam penyelenggaraan negara dengan mengeraskan bahwa Indonesia adalah negara yang hanya boleh bercirikan mazhab agama tertentu dengan cara menindas dan memfitnah kelompok agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Benih-benih intoleransi dan perpecahan semakin tumbuh subur dari pola beragama dan bernegara seperti ini,” kata GMP. 

GMP menilai bahwa keberagaman semestinya dijamin dan dilindungi negara tetapi dikacaukan dengan opini merasa benar sendiri untuk menghakimi kelompok agama dan keyakinan berbeda. Rasa saling curiga dan benci tumbuh dalam masyarakat. Hal ini membangkrutkan harmoni dan persatuan Indonesia.  

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja