Golkar Belum Memikirkan Jatah Menteri dari Kabinet Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Fraksi Partai Golkar, Mahyudin, mengaku belum berpikir menyiapkan nama menteri untuk kabinet Presiden Joko Widodo.

"Nggak Partai Golkar belum berpikir buat calonkan menteri. Saya juga tidak tau cara berpikir  Golkar di rapimnas kemarin itu ikut pemerintah," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (28/1).

"Tapi memang kebiasaan Partai Golkar  dari zaman dulu sudah dukung pemerintah. Jadi agak kagok kalau kita putusan untuk jadi oposisi, itu keputusan gak benar, sekarang sudah kembali ke jalan yang benar," kata dia.

Untuk itu, kata Mahyudin, soal meminta jatah untuk menteri di pemerintahan itu tidak penting.

"Soal menteri gak penting. Karena tujuan Golkar menggunakan kekuasan untuk mensejahterakan  rakyat bukan merebut dan berbagi kekuasan," kata dia.

‪Selain itu, kata Mahyudin, jika pemerintah memaksa Partai Golkar diberikan kesempatan untuk salah satu menteri, Golkar banyak kader yang baik dan pengalaman.

"Kalau dikasih atau diminta Golkar punya kader bagus banyak yang punya pengalaman," kata dia.

Kemudian, kata Mahyudin, soal wewenang Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar diperluas dirinya belum melihat formatnya seperti apa.

"Belum melihat formatnya jadi kita belum ngerti. Ada baiknya juga supaya dalam pengambilan keputusan itu gak berfokus pada ketua umum. Ada bagusnya Wantim diperkuat agar bisa diperkuat berikan nasihat yang efektif," kata dia.

"Karena Wantim itu sifatnya dapat memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta nah ini akan diperkuat bahwa akan ada hal-hal tertentu yang harus diikutin. Karena kalau tidak wantim itu jadi hanya bagian pelengkap tidak jadi bagian organisasi yang ikut merumuskan dan menentukan. Kalau fokus pada satu orang, Golkar cenderung oligarki jadi diharapkan demokratis‬," katanya.

Editor : Eben E. Siadari