Gomar: Paradigma Keberagaman Pemerintah Bikin Jengah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, mengaku jengah dengan paradigma pemerintah memahami keberagaman.

Gomar mengkritik salah satu langkah buruk pemerintah melalui Kementerian Agama adalah dengan membentuk direktorat jenderal bimbingan masyarakat (dirjen bimas) berdasarkan identitas agama. Ia meyakini adanya dirjen seperti merupakan pengkotak-kotakan warga negara.

“Saya melihat gak usah lah ada dirjen agama apa, agama apa. ini akan membuat kita terkotak-kotak,” kata Gomar, dalam pertemuan dengan tokoh lintas Iman di kantor Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Jumat (12/9).

Pengelompokan tugas di kementrian agama, lanjut Gomar, seharusnya bukan pada identitas keagamaan, karena selain mengkotak-kotakan masyarakat, Gomar menduga konsep tersebut akan memberatkan anggaran.

“Bagaimana nanti kalau semua agama, termasuk agama lokal menagih untuk diberikan dirjennya juga?” ucap Sekjen PGI itu.

Ingatkan Jokowi

Sore itu, Gomar juga menyinggung kegagalan orde baru dalam mendidik keberagaman di tanah air. Soeharto, kata Gomar menekankan peran negara yang sentralistik dan mendikte masyarakat tentang kebhinekaan. Hal tersebut dinilai keliru.

Bagi Gomar peran negara bukan sampai mendikte masyarakat, tetapi sebatas mengfasilitasi perkembangan keharmonisan hubungan antar umat beragama.

“Kita harus ingatkan Joko Widodo negara bahwa harus mengfasilitasi perkembangan bagi keharmonisan agama bukan mendikte masyarakat,” kata Gomar. (icrp-online.org)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja