Guardiola Kecam Penahanan Pemimpin Pro Kemerdekaan Catalonia

BARCELONA, SATUHARAPAN.COM - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengecam penahanan para pemimpin pro kemerdekaan Catalonia dan mengatakan itu sebagai hal yang menakutkan dan menyeramkan serta sebuah kemunduran bagi negara demokratis.

Ia juga menyerukan diselenggarakannya referendum untuk menyelesaikan krisis kemerdekaan Catalonia.

Kamis lalu seorang hakim Spanyol memerintahkan delapan anggota pemerintah Catalonia yang digulingkan untuk ditahan sambil menunggu kemungkinan tuduhan atas deklarasi kemerdekaan pekan lalu.

Ini menyusul keputusan sebelumnya oleh hakim yang sama, Carmen Lamela, untuk memenjarakan dua pemimpin pro-kemerdekaan karena diduga melakukan hasutan menjelang referendum kemerdekaan yang tidak mengikat pada 1 Oktober, yang tetap diadakan meski dinyatakan ilegal oleh pengadilan.

Pemerintah pusat Spanyol telah membatalkan otonomi Catalonia, dan berencana mengadakan pemilihan umum di daerah tersebut pada 21 Desember, setelah parlemen daerahnya memilih untuk mendukung kemerdekaan pada hari Jumat yang lalu.

Mantan pemain dan manajer Barcelona, Guardiola, yang memberikan suara dalam referendum bulan lalu melalui pos, dikenal sebagai seorang yang bangga sebagai warga Catalonia.

Dia berkata: "Saya berharap politisi yang mereka masukkan ke dalam penjara dilepaskan segera."

"Saya sedikit khawatir, karena apa yang terjadi pada mereka bisa terjadi pada kita karena memberi pendapat."

"Dua orang yang memimpin organisasi Catalonia dimasukkan ke dalam penjara karena menyerukan untuk memberikan suara dalam sebuah referendum yang sah.

"Saya pikir pemerintah Spanyol dan pemerintah Catalonia harus duduk dan berbicara dan mencoba untuk menyetujui sebuah referendum. Sampai saat itu, ini adalah situasi yang sangat sulit untuk dipecahkan."

"Saya pikir politisi dipenjara karena mewujudkan program pemilihan. Mereka memenuhi keinginan rakyat. Sekarang mereka menderita dan keluarga mereka menderita."

"Ini agak menakutkan, karena sepertinya kita akan mundur dari sebuah negara demokratis."

Editor : Eben E. Siadari