Gubernur Baru Jabar: Ajak Konsultan Tanpa Honor dan Non Aktifkan Kepala SMAN 6 Depok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, setelah dilantik langsung mengambil sejumlah keputusan meminta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai konsultan di Pemprov Jabar tanpa menerima honor.

Dedi, usai dilantik sebagai Gubernur Jabar periode 2025-2030 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyebut keputusan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Jabar yang hanya mengangkat tenaga ahli dan penasihat secara sukarela, tanpa membebani anggaran daerah.

"Bu Susi minta tidak ada honor. Larangan mengangkat tenaga ahli itu kan berlaku kalau menimbulkan biaya. Jadi, seluruh penasihat di Provinsi Jabar semuanya relawan, sukarela," katanya.

Susi Pudjiastuti akan memberikan arahan terkait pengelolaan wilayah laut, pembangunan dermaga, serta penataan kawasan pesisir di Jawa Barat. Dedi berharap pengalaman dan kepedulian Susi terhadap kelestarian laut dapat membantu menjaga agar laut Jawa Barat tetap terjaga dan bebas dari praktik pemagaran wilayah laut.

Dedi Mulyadi mengatakan akan mengajak mantan menteri seperti Ignasius Jonan menjadi penasihat untuk akselerasi pembangunan daerah itu sesuai bidang masing-masing.

"Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasehat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (19/2).

Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi.

Bahkan Dedi Mulyadi pada hari pertama sebagai Gubernur Jabar mengaku telah mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).

Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur Jawa Barat.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata  Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," kata Dedi. "Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar dia.

Diketahui, 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).  Keputusan ini tetap dilakukan meski Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya. “Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang, itu dari kelas 11 semua (total 9 kelas),” kata  Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad,dikutip  Kompas.com, hari Selasa (18/2/2025).

Syahri menyampaikan, program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025). “Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan (Senin),” kata Syahri.

Editor : Sabar Subekti