Gubernur BI Temui Jokowi di Istana Bicarakan Rupiah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta. Menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, pertemuan membahas situasi nilai tukar rupiah serta sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dengan BI.

"Ini adalah koordinasi formal pertama antara Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia terkait situasi rupiah, sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dengan BI," kata Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Dalam beberapa pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun. Demikian juga dengan sejumlah mata uang negara lain terhadap dolar AS.

Dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan hingga saat ini fundamental ekonomi nasional kuat dan fluktuasi tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

Dipuji IMF

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) yang mengirimkan timnya ke Indonesia pada 13-18 Desember lalu, menyatakan bahwa pengelolaan makroekonomi Indonesia tergolong baik dan telah meningkatkan kredibilitas kebijakan dan ketahanan eksternal di Indonesia.

“Selama 18 bulan terakhir, kebijakan dan bantalan cadangan devisa telah diperkuat secara nyata,” demikian disampaikan David Cowen yang memimpin tim IMF ke Indonesia.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh Bank Indonesia melalui situs resminya, tim IMF berpandangan bahwa dalam jangka pendek prospek perekonomian Indonesia cenderung terus terpengaruh oleh kondisi global sebagai akibat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kondisi keuangan. Meskipun demikian, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan dapat dipertahankan di level 5,1 persen pada tahun 2015, didukung oleh pemulihan pada investasi dan peningkatan ekspor manufaktur.

Inflasi diperkirakan akan meningkat sementara setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014, namun akan turun menuju target Bank Indonesia di level 4,0 ±1 persen pada akhir 2015.

Lebih lanjut Tim IMF berpendapat bahwa langkah pemerintah pada bulan November untuk mengurangi subsidi BBM telah memberikan ruang bagi anggaran Pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan.