Gubernur Kaltim: Bubarkan SKK Migas

SAMARINDA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak kembali menyatakan agar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dibubarkan, karena pemerintah daerah tidak dapat mengakses jumlah produksinya per bulan atau per tahun.

"Sampai saat ini SKK Migas sangat tertutup. Mereka tidak mau transparan berapa ribu barel minyak yang diproduksi per hari, atau berapa juta barel per bulan, padahal data ini penting sebagai perencanaan pembangunan," katanya di Samarinda, Rabu (27/5).

Hal itu diungkapkan gubernur saat berbicara di depan peserta Diskusi Terbuka dalam rangkaian Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di Lamin Etam, Samarinda.

Seharusnya, lanjut dia, jumlah pasti berapa produksi migas diketahui oleh kepala daerah setempat, karena keberadaannya sangat penting untuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Hal yang sangat membuat dia sakit hati, kata gubernur lagi, ketika dia meminta data kepada perusahaan migas tentang berapa jumlah produksi dan berapa yang dijual keluar, perusahaan tersebut tidak memberikan karena mereka bidang harus mendapat izin dari SKK Migas.

Hal ini dinilaianya janggal karena seharusnya negara dan pemerintah daerah mengetahui persis sepak terjang usaha dalam negara, termasuk jumlah pasti produksi yang dihasilkan perusahaan, mengingat setiap jengkal tanah atau air dan apa saja di dalamnya dikuasai oleh negara.

Namun yang terjadi pada perusahaan migas ibarat memiliki negara sendiri. Hal ini tentu saja menyalahi aturan karena sama saja "negara dalam negara".

"Mulai Juli bulan depan, semua produksi migas harus secara transparan dilaporkan ke gubernur, jika tidak, maka kami tidak akan memberikan izin. Masih ada waktu satu bulan mulai sekarang untuk menyiapkan. Jika tidak ada laporan, kami akan tegas," katanya.

Ketidaktransparan produksi tersebut, lanjut gubernur, terjadi pula pada perusahaan tambang batu bara, sehingga dia juga meminta semua tambang batu bara transparan mengenai produksi dan jumlah yang dijual ke luar negeri.

"Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap masyarakat juga masih rendah, seperti tidak ada yang membangun pembangkit listrik maupun sarana air bersih. Kalau saya memikirkan itu semua betapa sakit hati ini. Sakitnya tu di sini. Saya terserang stroke ini juga gara-gara memikirkan itu," kata gubernur kemudian disambut tepuk tangan peserta. (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari