Gubernur Lukas: Papua Bagian RI Tapi NKRI Bukan Harga Mati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan Papua sudah menjadi bagian dari NKRI tapi NKRI bukanlah harga mati bagi rakyat Papua.

Hal itu dikatakan Lukas Enembe mengenai maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati, yang disampaikan sebelumnya lewat laman resmi pribadinya, www.gubernurlukasenembe.com. 

Menurut dia, persoalan utamanya  bukan mengenai  NKRI harga mati melainkan bagaimana rakyat Papua diperlakukan adil dan disejahterakan sebagai warga negara Indonesia.

"Bukan harga mati, tapi kita sudah katakan Papua itu sudah menjadi bagian dari negara ini (Indonesia). Jadi kita berharap, rakyatnya harus kita (perhatikan) bagaimana menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia," kata Lukas Enembe kepada satuharapan.com usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

"Kita mau itu, harus diperlakukan adil bagi mereka (rakyat Papua). Seperti kemarin, dengan (BBM) satu harga maka orang Papua merasa (bahwa) kami warga Indonesia," dia menambahkan.

Lukas mengakui, bahwa masyarakat Papua tidak ada yang meminta Papua merdeka dari NKRI.

Lukas menegaskan, Papua sudah merdeka bersama dengan Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi, kata dia, tidak ada yang namanya rakyat Papua meminta merdeka dari Indonesia.

"Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka," kata dia.

Sementara mengenai persoalan gerakan diplomasi internasional ULMWP, Lukas mengaku itu bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Lukas mengatakan, tugasnya sebagai gubernur hanyalah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua. 

"Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk mengurus itu," kata dia.

Lukas menilai, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) itu telah masuk dalam kewenangan diplomasi internasional. 

"Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional," dia menambahkan.

Terhadap rakyat Papua yang terlibat gerakan ULMWP, Lukas mengatakan, hal itu juga bukan menjadi urusannya maupun Pemda Provinsi Papua. Dia menilai, rakyat Papua yang tergabung dalam perjuangan Papua Merdeka di luar negeri itu merupakan gerakan yang berada di luar kendalinya sebagai Gubernur Papua.

"Itu kan orang-orang yang berjuang di luar. Itu tidak ada urusan dengan kita," lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja