Gubernur: PNS Terlibat Narkoba Terancam Dipecat

KENDARI, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang terlibat narkoba terancam dipecat tanpa syarat.

"Aturannya sangat jelas, bila PNS terindikasi menyalahgunakan narkoba, terancam dipecat jika terbukti," kata gubernur saat memimpin upacara antinarkoba di lapangan upacara Korem 143 Haluoleo, Kendari, Senin (6/4).

Menurut gubernur, prinsipnya jika ada PNS di lingkungan Pemprov Sultra yang terlibat, harus dicopot dari jabatannya.

"Proses hukum terkait keterlibatan PNS pada obat-obat haram itu diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang menanganinya," katanya.

“Sejak menjadi gubernur, sanksi pemecatan PNS terkait narkoba belum ada. Namun, ia mengakui ada PNS yang dipecat karena berbulan-bulan bahkan ada sampai tahunan tidak masuk,” kata Nur Alam.

Orang nomor satu di Sultra itu tidak memungkiri, dari 7.000-an PNS di lingkungan Pemprov Sultra, ada yang mengkonsumsi narkoba.

Data dari Badan Nasional Narkota Sultra, ada 2,2 persen penduduk Indonesia pengguna narkoba. Khusus di Sultra dari hampir 2,8 juta penduduknya, ada sekitar 1,2 persen yang terindikasi pengguna narkoba.

Gubernur Sultra, didampingi Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Komandan Korem 143/Haluoleo Kendari Kolonel CZI Ridho Hermawan bersama unsur Polda Sultra, menyaksikan ikrar bersama yang dibacakan masing-masing perwakilan untuk memerangi narkoba di Sultra.

Salah satu poin dari 10 poin ikrar bersama adalah, bila ada oknum TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang bersangkutan langsung diberi sanksi pemecatan.

Danrem 143/Haluoleo Kolonel Ridho Hermawan mengatakan, tidak ada ampun bila ada oknum aparat yang mencoba-coba melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Kami langsung memecat bila ada oknum terlibat penyalahgunaan narkoba," kata Danrem yang baru sekitar tiga bulan bertugas di Sultra itu.(Ant)  

Editor : Sotyati