Gubernur Sumbar Belajar Pengurangan Kemiskinan ke Jateng

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama sejumlah kepala dinas menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk belajar percepatan pengurangan angka kemiskinan di daerahnya.

Pertemuan antara dua kepala daerah tingkat provinsi tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Kamis (27/1).

"Kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui Pak Ganjar karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jateng dalam berbagai hal. Makanya kami datang ke sini untuk belajar, salah satunya terkait penanganan kemiskinan," kata Mahyeldi.

Menurut dia, angka kemiskinan di Sumbar meningkat tajam saat pandemi COVID-19 melanda, sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengatasi itu dan dirinya melihat Pemprov Jateng telah melakukan tindakan-tindakan cepat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

"Di Jateng ini Pak Ganjar sudah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR-nya, Baznas, menggerakkan OPD untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ini tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar," ujarnya.

Selain itu, katanya, banyak prestasi yang telah didapatkan Pemprov Jateng, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan, sehingga dirinya menilai tidak salah jika Pemprov Sumbar datang ke Jateng untuk belajar terkait hal itu.

"Keberhasilan Pak Ganjar menjadi cerminan kami untuk membangun Sumbar menjadi lebih baik lagi, apalagi beliau ini kan sudah senior, sudah periode kedua jadi gubernur. Saya kan baru setahun, jadi harus banyak belajar," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa persoalan kemiskinan memang menjadi momok setiap kepala daerah selama pandemi COVID-19, termasuk di Jateng, yang angka kemiskinannya naik tajam pada periode September 2019.

"Pak Wapres beberapa waktu lalu datang ke Jateng dan meminta kami menyelesaikan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu tiga bulan. Ada lima kabupaten yang menjadi pilot project, dan dari pusat hanya diberi top up sebesar Rp300 ribu. Saya katakan, itu kurang karena rumahnya harus layak, ada fasilitas air bersih, listrik dan lainnya yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan indikator," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menggenjot pengentasan kemiskinan dengan berbagai program, di antaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan fasilitas air bersih, jamban, listrik dan lainnya.

"Kami tidak bisa kalau hanya menggunakan APBD, makanya kami optimalkan CSR, baznas serta filantropi. Di Jateng ini kami wajibkan satu OPD mendampingi satu desa binaan dan menyelesaikan kemiskinan di sana," katanya.

Selain itu, program-program lain juga digenjot, seperti membuat fasilitas pendidikan gratis bagi siswa miskin dengan SMK Jateng sebab dengan peningkatan pendidikan itu, diharapkan anak-anak miskin bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya.

"Kami juga berikan pendampingan pada UMKM, pengembangan desa wisata untuk menggairahkan ekonomi di perdesaan serta kegiatan-kegiatan lain. Intinya menyelesaikan kemiskinan itu tidak hanya satu faktor, namun banyak faktor yang harus digarap secara bersama-sama," ujar Ganjar. (Antara)