Gunakan Regulasi untuk Menakut-nakuti dan Memeras Membahayakan Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Menggunakan regulasi yang tumpang tindih dan tidak memberikan kepsatian hukum saat ini untuk memeras akan membahayakan pembangunan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa regulasi yang tumpang tindih harus dijadikan prioritas untuk dibenahi sebagai agenda besar pertama.

Pembenahan regulasi nasional, reformasi birokrasi dan literasi anti korupsi di tengah masyarakat adalah tiga agenda mesar pencegahan korupsi agar Indonsia bebas dari kejahatan ini.

"Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan," katanya ketika memberikan sambutan pada Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video di Bogor, hari Rabu (26/8).

Salah satu hal yang tengah dimulai pemerintah adalah omnibus law yang mensinkronkan puluhan undang-undang secara serempak, agar selaras dan memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi ini secara berkelanjutan. Jika bapak atau ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya," kata Presiden.

Kepala Negara mengingatkan kepada penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum atau regulasi yang saat ini yang belum sinkron tersebut untuk menakut-nakuti pengambil kebijakan dan pelaksana.

"Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," katanya.

Reformasi Birokrasi dan Rezim Perizinan

Tentang reformasi birokrasi, Presiden mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.

"Terlalu banyak eselon akan memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja," katanya.

Reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga yang juga harus memperoleh perhatian khusus. Sebab, yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian nasional kita.

Maka itu, sistem perizinan dan tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus segera dirombak dengan salah satunya menerapkan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat, terutama tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi.

"Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat," katanya.

Budaya Rasa Malu

Agenda literasi anti korupsi harus bersama-sama digalakkan. Masyarakat harus dapat menyadari mengenai apa itu korupsi, gartifikasi, hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.

"Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Tuhan," katanya.

Kepala negara pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyamakan visi dan menyelaraskan langkah untuk melaksanakan tiga agenda besar tersebut dan membangun pemerintah yang efektif, efisien, inovatif, sekaligus bebas dari korupsi. (Setneg)

Editor : Sabar Subekti